Tantangan pembangunan dan lingkungan di Indonesia | perspektif ekonomi dan sosial

Pembangunan di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Klugman (2011) menggarisbawahi bahwa pembangunan merupakan tantangan besar bagi negara berkembang. Penekanan pada peningkatan ekonomi sering kali mengorbankan aspek sosial dan lingkungan, terutama dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Emisi dan Kerusakan Lingkungan
Menurut Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (2013) dalam Karaduman (2021), emisi gas rumah kaca (GRK) telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade, dan negara berkembang, termasuk Indonesia, berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi tersebut. Di Indonesia, kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam yang dipicu oleh kinerja makroekonomi yang luar biasa.
2. Prioritas ekonomi yang mengesampingkan kinerja ekologis, di mana agen ekonomi lebih cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada menjaga kelestarian lingkungan (Karaduman, 2021).

Pembangunan ekonomi yang pesat, didorong oleh kegiatan produksi dan konsumsi, memang membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Kegiatan produksi mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, dan semakin buruknya kualitas lingkungan dapat mengurangi produktivitas dan efektivitas kegiatan produksi (Sumargo et al., 2021).

Produktivitas Sumber Daya Manusia dan Tantangan Sosial
Selain tantangan lingkungan, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya. Berdasarkan Global Human Capital Index 2017 oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati peringkat ke-65 dari 130 negara dalam hal sumber daya manusia, tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Meskipun ada peningkatan produktivitas tenaga kerja, Indonesia masih tertinggal dalam hal produktivitas dibandingkan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendapatan akan memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam menjaga kualitas lingkungan (Butarbutar, 2023).

Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan
Kemiskinan juga memiliki hubungan erat dengan kualitas lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, limbah, dan akses terhadap sarana sanitasi yang baik. Hingga akhir 2018, Pulau Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan pulau-pulau lainnya, terutama Papua dan Nusa Tenggara, yang masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi (BAPPENAS, 2019). Kemiskinan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses perumahan layak dan sanitasi yang memadai, yang berkontribusi pada masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan potensi bencana (KLHK, 2021).

Desentralisasi Fiskal dan Keberlanjutan
Desentralisasi fiskal di Indonesia, yang memperkenalkan sistem transfer asimetris, telah menyebabkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. OECD (2019) mengusulkan bahwa masalah lingkungan dapat diatasi melalui sistem transfer fiskal yang mengakui kontribusi daerah-daerah kaya secara ekologis dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini penting untuk memastikan bahwa daerah-daerah dengan kinerja lingkungan yang baik dapat memperoleh insentif finansial untuk terus berinvestasi dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan (Halimatussadiah et al., 2021).

Pembangunan ekonomi Indonesia yang pesat telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, di mana emisi gas rumah kaca, eksploitasi sumber daya alam, dan masalah kemiskinan menjadi isu utama. Untuk mencapai keberlanjutan, Indonesia perlu menciptakan model pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, serta sistem transfer fiskal yang mendukung daerah-daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

sumber :

https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/222