Kerja Sama RI-Norwegia dalam Rehabilitasi Mangrove dan Perdagangan Karbon

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menyampaikan bahwa Indonesia telah membahas potensi kerja sama dengan Pemerintah Norwegia dalam upaya rehabilitasi mangrove untuk menghadapi abrasi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Hal ini diungkapkannya setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen di Kantor KLH, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan pengembangan perdagangan karbon di Indonesia serta upaya rehabilitasi mangrove yang menjadi bagian dari mitigasi perubahan iklim. Wamen LH Diaz menjelaskan bahwa salah satu inisiatif utama dalam rehabilitasi mangrove adalah proyek percontohan yang akan dimulai di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Pilot Project Rehabilitasi Mangrove di Demak

Demak dipilih sebagai lokasi awal karena wilayah tersebut mengalami abrasi yang cukup parah. KLH menargetkan penanaman mangrove seluas 700 hingga 800 hektare sebagai bagian dari upaya perlindungan pesisir dan ekosistem. Jika proyek ini sukses, model rehabilitasi ini akan diterapkan di 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, proyek percontohan ini akan dikawal oleh KLH selama tiga tahun untuk memastikan keberhasilannya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin intens.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2024, Indonesia memiliki area mangrove seluas 3.440.464 hektare, yang mencakup 23 persen dari total luas mangrove dunia. Sebagian besar mangrove Indonesia terdapat di Papua, disusul oleh Kalimantan dan Sumatera.

Pengembangan Perdagangan Karbon Berbasis Solusi Alam

Selain membahas rehabilitasi mangrove, Wamen LH Diaz juga menekankan pentingnya perdagangan karbon sebagai bagian dari kebijakan lingkungan Indonesia. Dalam acara Indonesia Climate Policy Outlook 2025 yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dia menyampaikan bahwa Indonesia telah meresmikan perdagangan karbon internasional pada awal 2025, setelah sebelumnya meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada 2023.

Namun, Wamen LH Diaz mengakui bahwa kinerja perdagangan karbon di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan suplai kredit karbon dari solusi berbasis alam (nature-based solutions/NBS), seperti emisi yang disimpan dalam ekosistem gambut.

“Kemungkinan yang dicari pasar itu adalah nature-based solutions (NBS) bukan hanya renewable energy karena harganya juga mungkin akan lebih baik dan lebih mudah dipasarkan. Jadi sekarang kita mencari suplai sebanyak-banyaknya, khususnya dari NBS dan dari ekosistem gambut,” ujar Wamen LH Diaz.

Penguatan Sistem dan Kerja Sama Internasional

Untuk mendukung perdagangan karbon, pemerintah terus menyempurnakan Sistem Registri Nasional (SRN) serta berbagai sistem lain yang mendukung kelancaran transaksi karbon. Selain itu, faktor pengakuan dari lembaga sertifikasi internasional juga menjadi perhatian utama guna meningkatkan daya saing kredit karbon Indonesia.

Dalam rangka memperluas jangkauan perdagangan karbon, pemerintah telah membuka pintu untuk Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan berbagai pihak internasional. Salah satu kesepakatan MRA telah dijalin dengan Jepang dan diluncurkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan tahun lalu.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon Indonesia, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi sektor lingkungan yang lebih luas.

Sumber: Antara News, Antara News