Potensi polusi udara, KLHK pastikan lakukan pengawasan terhadap PLTU
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara di wilayah Jabodetabek, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK sekaligus Ketua Tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta bahwa pengawasan terhadap PLTU dan kepatuhan mereka terhadap standar lingkungan dilakukan secara ketat.
Menanggapi pertanyaan tentang potensi penutupan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa langkah-langkah pengawasan KLHK saat ini masih fokus pada penegakan regulasi dan belum terkait langsung dengan rencana penutupan tersebut.
KLHK, melalui Ditjen Gakkum dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), memastikan bahwa kegiatan industri di Jabodetabek, termasuk PLTU, peleburan logam, dan stockpile batu bara, diawasi untuk mencegah memburuknya kualitas udara. Pengawasan dilakukan tanpa membedakan jenis kegiatan industri, selama ada indikasi pelanggaran melalui sistem pemantauan yang dimiliki KLHK.
Dirjen PPKL KLHK, Sigit Reliantoro, menambahkan bahwa PLTU dengan kapasitas daya di atas 25 megawatt diwajibkan untuk memasang sistem pengawasan emisi yang memungkinkan pelaporan daring secara real-time kepada KLHK. Jika emisi mendekati atau melebihi baku mutu yang ditetapkan, otomatis akan diberikan peringatan kepada pihak terkait.
Sebelumnya, pada 14 Agustus 2024, Menko Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penutupan PLTU Suralaya yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
sumber :
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
