Negara Miskin Kritik Negara Kaya Mundur dari Komitmen Iklim, Desak Pajak Emisi Pelayaran

Dalam pertemuan International Maritime Organisation (IMO) pekan ini, negara-negara miskin menuduh negara maju mengingkari janji mitigasi iklim mereka, yang dianggap memperparah dampak cuaca ekstrem. Pertemuan yang dihadiri 175 negara ini membahas proposal pajak emisi bagi kapal berdasarkan polusi yang dihasilkan dari aktivitas pelayaran. Pajak ini diharapkan menjadi sumber pendanaan bagi negara rentan yang menghadapi krisis ekonomi akibat perubahan iklim.

Duta Besar Kepulauan Marshall, Albon Ishoda, mewakili negara kepulauan Pasifik dan Karibia, menyatakan bahwa negara-negara kaya dan berkembang justru mundur dari komitmen dekarbonisasi. “Mereka mungkin khawatir tentang kedaulatan nasional, tapi argumen kami (untuk pajak emisi) berbasis ilmiah,” tegas Ishoda, seperti dilaporkan The Guardian (7/4/2025).

Pada 2023, IMO telah menyepakati target pemotongan emisi pelayaran sebesar 20 persen pada 2030 dan mencapai net zero sekitar 2050. Namun, implementasinya terhambat penolakan dari China, Brasil, Arab Saudi, dan sekutunya. Negara-negara miskin khawatir akan semakin dirugikan jika pajak emisi tidak disetujui.

Dampak Pajak Emisi: Minim pada Harga, Besar bagi Keadilan Iklim
Menteri Transportasi Tuvalu, Simon Kofe, menegaskan bahwa pajak ini hanya berdampak kecil pada harga barang konsumen. “Kekhawatiran soal kenaikan harga dilebih-lebihkan. Dengan tarif $150 per ton karbon, dampaknya minimal,” jelasnya. Menurut IMO, transisi ke teknologi rendah karbon hanya menaikkan biaya pelayaran 1-9 persen.

Kofe menekankan bahwa pajak emisi adalah langkah adil untuk membuat pihak pencemar bertanggung jawab. “Proposal ini mendukung prinsip keadilan iklim, memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam transisi menuju masa depan bersih,” tambahnya.

Sekjen IMO, Arsenio Dominguez, optimis pertemuan ini akan menghasilkan keputusan bersejarah tentang dekarbonisasi pelayaran. Jika disetujui, ini akan menjadi langkah mengikat pertama bagi industri global untuk beralih ke bahan bakar ramah lingkungan.

Aksi Nyata atau Janji Palsu?
Negara-negara rentan seperti Kepulauan Marshall dan Tuvalu terus mendesak kepemimpinan negara maju dalam aksi iklim. “Kita semua tahu apa yang benar. Biarkan mereka melakukan yang benar,” seru Ishoda. Sementara itu, dunia menunggu apakah IMO bisa memutuskan mekanisme pendanaan yang adil untuk masa depan planet ini.

Sumber: Kompas.com