Analisis Kesiapan Regulasi dan Kelembagaan Pembangunan PLTN di Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan fokus transisi energi, termasuk melalui pengembangan PLTN. Namun, Indonesia memiliki kendala pembangunan PLTN, termasuk dalam aspek regulasi dan kelembagaan.
Pembangunan PLTN membutuhkan teknologi canggih, regulasi ketat, dan infrastruktur kompleks. Tantangan meliputi pengelolaan keselamatan dan keamanan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta kemampuan jaringan listrik untuk menampung daya dari PLTN secara stabil. Dibandingkan negara maju seperti Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, Indonesia tertinggal jauh dalam aspek regulasi, kelembagaan, operatorship, penelitian dan manufaktur reaktor,
UU No. 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran sudah usang dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri nuklir modern. Beberapa aspek penting yang perlu diperbarui meliputi standar keselamatan, pengelolaan limbah radioaktif, serta transparansi publik. Sebagai contoh, negara maju memiliki regulasi fleksibel dan lembaga pengawas independen seperti ASN (Prancis), NRA (Jepang), dan NRC (AS).
Di sisi kelembagaan, Indonesia menghadapi kendala tidak adanya Badan Pelaksana khusus setelah BATAN dilebur ke BRIN, ketidakjelasan operator PLTN, dan peran Kementerian ESDM yang belum terdefinisi. Negara maju berhasil membangun industri PLTN yang kokoh berkat regulasi dan kelembagaan yang kuat.
Untuk mempercepat kesiapan pembangunan PLTN, Indonesia perlu mengambil langkah strategis: (1) Membentuk Badan Pelaksana Tenaga Nuklir, sementara dapat melibatkan eks-BATAN di bawah BRIN, (2)Mempercepat revisi UU Ketenaganukliran sesuai standar IAEA, (3) Memperkuat peran BAPETEN sebagai regulator independen, (4) Membentuk Satgas Persiapan PLTN, (5) Menetapkan PLN sebagai operator utama PLTN, serta (6) mengikuti model negara maju. Meningkatkan kapasitas industri nasional melalui riset, pelatihan SDM, dan pengembangan manufaktur.

Source:

https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/398