Indonesia Siapkan Kebijakan Kredit Keanekaragaman Hayati Berintegritas Tinggi

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan sekaligus implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” ujar Hanif dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Komitmen tersebut disampaikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing. Forum ini dihadiri perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kerja sama strategis Indonesia–Inggris, yang sebelumnya diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Kerja sama itu juga menjadi tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara KLH/BPLH dan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Inggris di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

Hanif menekankan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya bernilai tinggi yang menopang ketahanan pangan, kesehatan, energi, serta pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, perlindungan biodiversitas harus disertai tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Instrumen biodiversity credits dinilai dapat menjadi mekanisme berbasis hasil yang mendorong kontribusi sektor publik maupun swasta secara transparan dan akuntabel dalam mendukung konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Namun demikian, pengembangan instrumen tersebut harus dibangun di atas prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola transparan, serta penerapan sistem perlindungan berintegritas tinggi, termasuk mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kuat.

Selain biodiversity credits, KLH/BPLH bersama para mitra juga memperkuat instrumen pembiayaan lainnya, termasuk mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) terkait sumber daya genetik. Upaya ini bertujuan memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Protokol Nagoya, dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) serta membentuk Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kolaborasi internasional untuk pembiayaan keanekaragaman hayati yang berintegritas.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang proaktif dalam mengarusutamakan nilai keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi nasional, demi mewujudkan kehidupan yang selaras dengan alam bagi generasi saat ini dan masa depan.

Sumber berita:
https://www.antaranews.com/berita/5421890/indonesia-siapkan-kebijakan-instrumen-kredit-keanekaragaman-hayati