Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat bencana baru bagi masyarakat adat?

Rencana PLTN Kalimantan Barat: Antara Ambisi Energi dan Ancaman Terhadap Masyarakat Adat

Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial pertama di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Proyek ini diproyeksikan menjadi fasilitas nuklir komersial pertama di Asia Tenggara, menyusul pembatalan proyek serupa oleh Vietnam dan belum beroperasinya PLTN milik Filipina yang dibangun sejak 1984.

Meski menjanjikan pasokan setrum yang masif, proyek strategis ini memicu kontroversi besar. Fokus utamanya adalah jaminan keamanan, risiko bencana, serta dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat adat Dayak yang telah mendiami wilayah tersebut selama ratusan tahun.

Profil Wilayah Tapak dan Potensi Konflik Agraria

Sebagian besar penduduk pedesaan di Kabupaten Bengkayang merupakan masyarakat adat dari berbagai sub-suku Dayak. Rencana pembangunan reaktor dan penambangan bahan baku nuklir ini memicu potensi konflik pengelolaan lahan di beberapa titik krusial:

Peta Titik Rawan Dampak Proyek

Lokasi Dampak	Sektor / Jenis Kawasan	Dampak Spesifik terhadap Masyarakat
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (Bengkayang)	Wisata & Konservasi (Pantai Gosong, Pulau Lemukutan, Pulau Randayan)	Mengancam kawasan konservasi laut, merusak ekosistem pariwisata lokal, dan menghilangkan mata pencaharian nelayan.
Kabupaten Melawi	Pertambangan Bahan Baku	Potensi konflik lahan akibat pembukaan areal penambangan uranium sebagai bahan bakar PLTN.
Sektor Perkebunan Lokal	Pertanian dan Perkebunan	Mengancam hilangnya lahan produktif bagi petani kelapa dan petani karet tradisional.

Kerentanan Hukum Masyarakat Adat

Meskipun Kabupaten Bengkayang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, posisi masyarakat di tingkat tapak masih sangat rentan karena beberapa faktor:

• Belum Ada Payung Hukum Nasional: Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat hingga kini belum disahkan oleh DPR, menyebabkan lemahnya proteksi hukum di tingkat pusat.
• Status Tanah Ulayat: Sebagian besar tanah adat yang digarap turun-temurun belum memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
• Isolasi Geografis dan Kriminalisasi: Letak permukiman yang terpencil membatasi akses masyarakat ke sistem peradilan. Belajar dari kasus komunitas lain seperti Laman Kinipan, masyarakat adat rentan mengalami kriminalisasi saat berusaha mempertahankan tanah leluhurnya dari proyek skala besar.

3 Risiko Utama Operasional PLTN bagi Lingkungan & Sosial

1. Bahaya Radiasi Jangka Panjang: Limbah dan risiko kebocoran reaktor menghasilkan radiasi yang dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup hingga ribuan tahun.
2. Krisis Pangan dan Air: Aktivitas industri skala besar dan penambangan uranium berpotensi mempercepat perubahan iklim lokal. Dampak nyatanya adalah risiko gagal panen (krisis pangan) akibat cuaca ekstrem serta kelangkaan air bersih akibat kemarau panjang.
3. Beban Psikologis (Bayang-bayang Bencana): Energi nuklir adalah hal baru bagi warga Kalimantan Barat. Keberadaan reaktor akan menghidupkan trauma kolektif global seperti tragedi Chernobyl (1986) dan Fukushima (2011).

Pelajaran dari PLTN Metsamor (Armenia):

Pengoperasian PLTN di wilayah berisiko sering kali berujung pada kondisi “buah simalakama”. Jika dihentikan, wilayah tersebut krisis energi; jika dilanjutkan, masyarakat dipaksa hidup berdampingan dengan kecemasan bencana nuklir setiap hari.

Solusi Kebijakan: Evaluasi 100 Tahun dan Energi Alternatif

Mengingat kompleksitas dampak sosial dan budaya yang dibawa, pembangunan PLTN komersial di Kalimantan Barat dinilai tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Beberapa rekomendasi strategis meliputi:

• Kajian Sosio-Antropologi Jangka Panjang: Pemerintah disarankan melakukan kajian sosial dan budaya mendalam (bahkan diproyeksikan hingga 100 tahun ke depan) untuk mengukur kesiapan dan adaptasi masyarakat lokal.
• Optimalisasi Energi Terbarukan lokal: Kalimantan Barat masih memiliki potensi energi bersih yang melimpah dan jauh lebih aman, seperti tenaga surya (matahari) dan tenaga air (hidro).
• Kepatuhan terhadap Regulasi Nasional: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi nuklir seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir ketika seluruh alternatif sumber energi terbarukan lainnya sudah tidak tersedia.

sumber:

https://theconversation.com/pembangunan-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir-di-kalimantan-barat-bencana-baru-bagi-masyarakat-adat-147753