PSEL mundur di DIY resmi ditunda

Keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menunda proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) hingga tahun 2028 memicu sorotan publik. Penundaan ini dinilai membuka tabir persoalan mendasar dari narasi “solusi teknologi modern” yang selama ini ditawarkan.

Di balik mundurnya megaproyek ini, terdapat tiga jebakan struktural dan ironi yang dinilai dapat mengancam ruang hidup serta keuangan daerah:

1. Ancaman Denda Finansial bagi Daerah

Berdasarkan draf Nota Kesepahaman (MoU), terdapat klausul sanksi yang mewajibkan Pemda untuk menyuplai minimal 1.000 ton sampah per hari. Jika target pasokan ini gagal dipenuhi, Pemda akan dikenakan denda finansial yang besar. Risiko kerugian ini pada akhirnya berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari uang publik, bukan ditanggung oleh investor.

2. Paradoks Pasokan: Ketergantungan pada Sampah

Agar investasi PSEL tetap menguntungkan secara bisnis, mesin insinerasi membutuhkan pasokan volume sampah yang besar dan konstan. Hal ini menciptakan paradoks: alih-alih mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah di tingkat hulu, sistem ini justru membuat daerah “ketergantungan” untuk terus memproduksi sampah dalam jumlah tinggi demi menjaga operasional pabrik.

3. Stagnasi Pengelolaan Sampah di Hulu

Fokus pemerintah yang terlalu besar pada proyek hilir berskala mega dinilai membuat pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota jalan di tempat. Pola yang digunakan masih memakai metode usang, yaitu kumpul-angkut-buang, di mana beban pengelolaan dan dampaknya lagi-lagi dilimpahkan langsung kepada warga di sekitar hilir.

Penundaan proyek PSEL ini seharusnya menjadi momentum penting bagi Pemda DIY untuk melakukan evaluasi total. Kebijakan pengelolaan sampah perlu dialihkan dari pendekatan hilir yang problematik menuju pembenahan tata kelola yang serius dan berkelanjutan sejak dari hulu (sumber sampah).

sumber:
https://www.instagram.com/p/DYyop4eEhZI/