Pikiran Merdeka Alumni ITB

Pikiran Merdeka Alumni ITB

Himbau Presiden:

Danantara Harus Menenderkan Solusi Pengelolaan Sampah 1.000 TPD, Bukan Hanya PSEL, Tetapi Juga Pemilahan

Pengelolaan sampah nasional tidak boleh diarahkan hanya pada satu pilihan teknologi. Jika Danantara hanya menenderkan proyekhanya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), maka negara kehilangan kesempatan memperoleh solusi yang lebih efisien, lebih ekonomis, dan berpotensi memberikan manfaat lingkungan yang lebih besar.

Kami mengimbau Presiden Republik Indonesia agar mengarahkan Danantara untuk membuka tender yang adil bagi seluruh solusi pengelolaan sampah berkapasitas 1.000 ton per hari (TPD), termasuk teknologi berbasis pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan residu. Biarkan mekanisme kompetisi menunjukkan solusi terbaik bagi bangsa.

Perbandingan biaya investasinya sangat mencolok. Untuk kapasitas 1.000 TPD, investasi PSEL diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Sebaliknya, sistem pemilahan diperkirakan hanya membutuhkan investasi sekitar Rp500 miliar, sekaligus membuka peluang terciptanya ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Apabila diterapkan pada rencana pembangunan di 34 titik, perbedaannya menjadi sangat besar. Total kebutuhan investasi infrastruktur PSEL diperkirakan mencapai sekitar Rp100 triliun, sedangkan solusi berbasis pemilahan diperkirakan hanya sekitar Rp17 triliun. Artinya, terdapat potensi penghematan investasi sekitar Rp83 triliun yang dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan nasional lainnya.

Dari sisi waktu penyelesaian, PSEL atau PLTSa hingga mencapai commercial operation date (COD) diperkirakan memerlukan sekitar 2,5 tahun, sedangkan sistem pemilahan hanya membutuhkan sekitar 1,5 tahun. Artinya, jika proses tender dan pembangunan dimulai segera, maka 34 titik pengelolaan sampah berpotensi selesai sebelum akhir tahun 2028. Keunggulan waktu ini sangat penting karena persoalan sampah membutuhkan solusi yang cepat, bukan menunggu terlalu lama.

Tidak hanya itu, PSEL juga memerlukan dukungan pembiayaan operasional melalui subsidi harga listrik, yang diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp400 miliar per tahun untuk setiap daerah. Beban tersebut pada akhirnya berpotensi mengurangi kemampuan fiskal pemerintah daerah, termasuk melalui pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD), sehingga ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik lainnya menjadi semakin terbatas.

Lebih dari itu, pemilahan memiliki keunggulan yang selama ini kurang mendapat perhatian, yaitu menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dapat dikonversi menjadi kredit karbon (carbon credit). Material yang berhasil dipilah dan didaur ulang menghindarkan emisi dari proses pembakaran maupun produksi bahan baku baru, sehingga berpotensi menciptakan nilai ekonomi tambahan dari perdagangan karbon. Dengan demikian, sampah yang dipilah bukan hanya menghasilkan material yang bernilai jual, tetapi juga menghasilkan aset karbon yang dapat menjadi sumber pendapatan baru.

Selain nilai karbon, pemilahan juga menghasilkan pendapatan dari penjualan material daur ulang, kompos, RDF, maupun pemanfaatan residu lainnya. Model ini menjadikan pengelolaan sampah tidak semata-mata bergantung pada subsidi, tetapi memiliki peluang menjadi sistem yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Sebaliknya, apabila hanya satu teknologi yang ditenderkan, ruang untuk membandingkan efisiensi investasi, manfaat ekonomi, dampak lingkungan, penciptaan lapangan kerja, serta penguasaan teknologi nasional menjadi tertutup. Negara berhak memperoleh pilihan terbaik melalui proses yang kompetitif, transparan, dan berbasis data.

Kami percaya Presiden memiliki komitmen untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Oleh karena itu, sudah saatnya Danantara membuka kompetisi yang setara bagi seluruh solusi pengelolaan sampah. Jangan hanya menenderkan PSEL, tetapi tenderkan juga solusi berbasis pemilahan agar pemerintah dapat memilih berdasarkan efisiensi biaya, manfaat lingkungan, penciptaan lapangan kerja, nilai ekonomi karbon, serta kepentingan nasional.

Persaingan yang sehat akan melahirkan solusi terbaik. Keterbukaan tender akan melindungi keuangan negara. Dan keberanian membandingkan seluruh alternatif merupakan wujud tanggung jawab kepada rakyat Indonesia.