IEEFA: Batu Bara Tak Lagi Jadi Sumber Listrik Termurah di Indonesia
Selama bertahun-tahun, batu bara dianggap sebagai sumber listrik paling murah di Indonesia.
Namun asumsi tersebut mulai kehilangan relevansi.
Laporan terbaru dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan bahwa energi terbarukan, terutama tenaga surya dan angin, kini semakin kompetitif dan dalam banyak kasus lebih murah dibandingkan pembangkit berbasis batu bara.
Perubahan ini didorong oleh kenaikan biaya batu bara, minyak, dan gas, volatilitas nilai tukar, serta menurunnya keekonomian aset pembangkit fosil yang menua.
Pada saat yang sama, biaya teknologi energi terbarukan terus turun.
Biaya Listrik Batu Bara Terus Naik
Menurut IEEFA, rata-rata biaya pembangkitan listrik dari batu bara meningkat sekitar 46 persen dalam lima tahun.
Pada 2020, biaya pembangkitan rata-rata tercatat sekitar Rp637 per kWh.
Pada 2025, angka tersebut naik menjadi sekitar Rp930 per kWh.
IEEFA memperkirakan biaya rata-rata tersebut dapat kembali meningkat menjadi sekitar Rp1.060 per kWh pada 2026.
Kenaikan ini menunjukkan bahwa keunggulan biaya batu bara tidak lagi sebesar sebelumnya.
Harga Batu Bara Murah Sebagian Ditopang Kebijakan
Salah satu faktor yang selama ini membuat listrik batu bara terlihat murah adalah kebijakan harga domestik.
Skema seperti Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) membantu menjaga harga batu bara untuk pasar domestik tetap di bawah harga pasar.
Akibatnya, biaya riil pembangkitan listrik dari batu bara tidak sepenuhnya tercermin dalam harga yang dibayar sistem kelistrikan.
IEEFA memperkirakan bahwa tanpa DPO, biaya pembangkitan batu bara pada 2025 bisa mencapai sekitar Rp1.455 per kWh.
Angka tersebut sekitar 56 persen lebih tinggi dibandingkan biaya Rp930 per kWh dengan kebijakan DPO.
Artinya, persepsi bahwa batu bara adalah pilihan termurah sangat dipengaruhi oleh kebijakan harga.
Surya Kini Lebih Murah dari Batu Bara
Perubahan paling mencolok terlihat ketika teknologi pembangkit dibandingkan menggunakan Levelized Cost of Electricity atau LCOE.
LCOE merupakan ukuran biaya rata-rata pembangkitan listrik sepanjang umur suatu pembangkit.
IEEFA mencatat kisaran LCOE pembangkit batu bara di Indonesia berada sekitar 10,0–15,1 sen dolar AS per kWh.
Sementara itu, pembangkit listrik tenaga surya skala utilitas berada di kisaran sekitar 5,6–8,4 sen dolar AS per kWh.
Tenaga angin darat berada di kisaran 6,8–10,3 sen dolar AS per kWh.
Gas menjadi salah satu opsi paling mahal dengan kisaran sekitar 14,0–21,0 sen dolar AS per kWh.
Secara kasar, tenaga surya disebut sekitar 44 persen lebih murah daripada batu bara, sedangkan tenaga angin sekitar 32 persen lebih murah.
Program Surya 100 GW Jadi Momentum Besar
Perubahan ekonomi pembangkitan ini bertepatan dengan ambisi besar pemerintah Indonesia di sektor energi surya.
Program 100 gigawatt atau 100 GW tenaga surya yang diumumkan pemerintah pada Juni 2025 dan diluncurkan secara resmi pada Agustus 2026 dinilai dapat menjadi salah satu pilar utama transisi energi Indonesia.
IEEFA menilai program tersebut sebaiknya tidak berdiri sendiri.
Target 100 GW perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan sistem kelistrikan nasional, termasuk revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL.
Dengan begitu, pengembangan tenaga surya dapat ditempatkan di wilayah yang memberikan manfaat ekonomi dan teknis paling besar.
Perencanaan Listrik Perlu Berubah
IEEFA merekomendasikan agar Indonesia meninggalkan pendekatan perencanaan yang terlalu bergantung pada asumsi historis.
Sebagai gantinya, sistem kelistrikan perlu menggunakan pendekatan dynamic least-cost planning.
Artinya, keputusan investasi pembangkit harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terus berubah.
Bukan hanya harga pembangkitan saat ini, tetapi juga proyeksi harga bahan bakar, risiko nilai tukar, biaya pembiayaan, kebutuhan jaringan, dan karakteristik wilayah.
Pendekatan ini dinilai lebih relevan karena biaya teknologi energi berubah sangat cepat.
Pembangkit Fosil Tidak Efisien Bisa Dipensiunkan Lebih Awal
IEEFA juga menilai pensiun dini terhadap pembangkit fosil yang tidak efisien dapat membantu mempercepat transisi.
Pembangkit batu bara tua atau mahal dapat membebani sistem kelistrikan dalam jangka panjang.
Pensiun lebih awal dapat membuka kapasitas jaringan bagi energi terbarukan sekaligus mengurangi kebutuhan subsidi.
Langkah ini juga dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi pengembangan program surya 100 GW.
Namun kebijakan pensiun dini tentu harus mempertimbangkan keamanan pasokan, dampak sosial, pekerja, dan kondisi jaringan listrik.
Subsidi Listrik Terus Membengkak
Perubahan biaya pembangkitan juga memberi tekanan besar kepada keuangan negara.
Pada 2025, rata-rata tarif listrik yang dibayar konsumen diperkirakan sekitar Rp1.112,69 per kWh.
Sementara itu, IEEFA memperkirakan rata-rata biaya pokok pembangkitan PLN ditambah margin usaha berada sekitar Rp1.785,64 per kWh.
Selisih tersebut sebagian ditanggung melalui subsidi dan kompensasi pemerintah.
Nilainya meningkat tajam.
Pada 2020, subsidi dan kompensasi listrik tercatat sekitar Rp65,9 triliun.
Pada 2025, nilainya disebut mencapai sekitar Rp200 triliun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan listrik murah tidak hanya berkaitan dengan tarif yang dibayar konsumen, tetapi juga biaya yang ditanggung pemerintah.
Indonesia Timur Punya Potensi Penghematan Terbesar
Laporan IEEFA menyoroti adanya perbedaan biaya pembangkitan yang besar antarwilayah.
Sistem kelistrikan besar di Jawa dan Sumatera menikmati skala ekonomi yang lebih baik.
Sebaliknya, banyak wilayah di Indonesia Timur masih bergantung pada pembangkit diesel yang mahal.
Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah dengan biaya pembangkitan yang tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, kombinasi PLTS skala utilitas dan battery energy storage system atau BESS dinilai sudah dapat bersaing bahkan lebih murah dibandingkan pembangkit diesel.
Surya Plus Baterai Bisa Menggantikan Diesel
Keunggulan solar plus baterai bukan hanya pada biaya bahan bakarnya yang lebih rendah.
Baterai memungkinkan energi yang dihasilkan pada siang hari disimpan dan digunakan saat matahari tidak tersedia.
Dengan demikian, PLTS tidak hanya mengurangi konsumsi diesel pada siang hari.
Dalam konfigurasi tertentu, sistem surya plus baterai juga dapat menyediakan pasokan yang lebih andal dan terjadwal.
Untuk sistem kelistrikan kecil dan terisolasi, hal ini sangat penting karena penggantian diesel dapat dilakukan tanpa selalu membutuhkan investasi jaringan transmisi besar.
RUPTL 2025–2034 Sudah Bergerak ke Arah Baru
RUPTL 2025–2034 sebenarnya telah menunjukkan peningkatan ambisi energi bersih.
Dokumen tersebut menargetkan sekitar 42,6 GW energi terbarukan dan sekitar 10,3 GW sistem penyimpanan energi hingga 2034.
Jika dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur transmisi, angka tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi sistem kelistrikan nasional.
Namun program 100 GW tenaga surya menciptakan peluang tambahan yang jauh lebih besar.
Tantangannya adalah bagaimana seluruh target tersebut benar-benar diintegrasikan dalam sistem perencanaan yang konsisten.
Swasta Perlu Dilibatkan Lebih Besar
IEEFA juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta.
Investasi energi terbarukan membutuhkan kepastian proyek dan regulasi.
Kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) harus cukup bankable untuk menarik pembiayaan.
Selain itu, proses pengadaan perlu transparan dan kompetitif.
Jika hambatan regulasi dapat dikurangi, biaya modal proyek energi bersih juga dapat ditekan.
Tantangan Indonesia Kini Bukan Lagi Soal Kompetitif atau Tidak
Perdebatan mengenai energi terbarukan sering berangkat dari asumsi bahwa teknologi bersih terlalu mahal.
Namun kondisi tersebut berubah.
Menurut IEEFA, pertanyaannya sekarang bukan lagi:
“Apakah energi terbarukan bisa bersaing dengan batu bara?”
Tetapi:
“Apakah sistem perencanaan listrik Indonesia mampu mengikuti perubahan ekonomi energi yang berlangsung cepat?”
Jika keputusan investasi masih menggunakan asumsi biaya masa lalu, Indonesia berisiko membangun aset yang mahal dan kurang kompetitif selama puluhan tahun.
Sebaliknya, perencanaan berbasis biaya aktual dapat membuka peluang besar untuk menekan biaya listrik.
Transisi Energi Juga Soal Ekonomi
Peralihan dari batu bara dan diesel ke energi terbarukan sering dilihat hanya sebagai agenda lingkungan.
Padahal laporan IEEFA menunjukkan bahwa transisi energi juga merupakan isu ekonomi.
Energi terbarukan berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan risiko fluktuasi harga komoditas, mengurangi paparan terhadap nilai tukar, dan menurunkan kebutuhan subsidi.
Dengan kata lain, manfaatnya bukan hanya berupa penurunan emisi.
Ia juga dapat memperkuat ketahanan energi dan stabilitas keuangan sektor kelistrikan.
Saatnya Mengubah Asumsi Lama
Batu bara pernah memiliki keunggulan biaya yang sangat kuat dalam sistem listrik Indonesia.
Namun struktur biaya energi berubah.
Ketika harga teknologi surya terus turun, biaya batu bara meningkat, dan pemerintah harus menanggung subsidi yang semakin besar, pendekatan lama perlu dievaluasi.
Program surya 100 GW menjadi peluang untuk melakukan perubahan tersebut.
Jika dikombinasikan dengan penyimpanan energi, pensiun dini pembangkit yang tidak efisien, jaringan yang lebih kuat, dan perencanaan biaya yang dinamis, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem listrik yang lebih murah sekaligus lebih bersih.
Pesan utamanya sederhana:
energi terbarukan kini bukan hanya pilihan lingkungan. Ia semakin menjadi pilihan ekonomi.
