Bagaimana Pejabat Kita Menciptakan Kebakaran Hutan?

Kebakaran hutan hebat yang melanda Kalimantan bukanlah takdir alam atau sekadar bencana akibat siklus El Niño. Narasi tersebut hanyalah alibi publik yang terus dipelihara oleh negara dan korporasi. Dari citra satelit, 74% titik api menumpuk tepat di kawasan konsesi industri dalam negeri, sementara wilayah tetangga di Malaysia dan Brunei relatif bersih dari titik api. Bencana ekologis ini adalah hasil destruksi tata kelola bentang alam yang disengaja, bukan karena faktor cuaca semata.
Bencana tahunan ini berakar kuat pada praktik “ijon politik” yang kotor dalam setiap kontestasi pemilu dan pilkada.
Tingginya biaya politik memaksa calon pejabat meminta suntikan dana segar dari pengusaha sektor ekstraktif seperti sawit, tambang, dan kayu. Sebagai imbalan atas pendanaan kampanye, pejabat terpilih memberikan kompensasi berupa obral izin konsesi baru, kelonggaran AMDAL, hingga jaminan imunitas hukum ketika lahan milik korporasi penyokongnya terbakar demi efisiensi biaya pembukaan lahan (land clearing).
Alih-alih menindak tegas, negara justru memfasilitasi kejahatan lingkungan ini lewat karpet merah regulasi, seperti Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Aturan ini memberikan pengampunan massal bagi jutaan hektare kebun dan tambang ilegal di kawasan hutan, sekaligus menggeser sanksi pidana menjadi sekadar denda administratif.
Kelumpuhan hukum ini diperparah oleh pemangkasan anggaran BNPB 2026 hingga tersisa Rp491 miliar, yang menjadi rekor alokasi terendah dalam 15 tahun terakhir. Kebijakan ini membuktikan bahwa keselamatan warga serta keadilan ekologis sama sekali bukan prioritas utama negara.
Investigasi ilmiah dari Forensic Architecture dan Greenpeace bersama citra satelit NASA membuktikan bahwa pola perambatan api di kawasan konsesi bergerak terencana dan sistematis, memanfaatkan musim kemarau untuk menghemat biaya operasional. Sudah saatnya publik menuntut pencabutan izin HGU/PBPH korporasi pembakar hutan, pembatalan pemutihan lahan ilegal, serta pemenjaraan beneficial owner di balik bencana ini.




