Kebakaran hutan dan lahan tidak mungkin ditangani hanya dengan mengandalkan petugas pemerintah, helikopter water bombing, atau operasi pemadaman setelah api membesar. Kementerian Kehutanan menilai masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran mempunyai posisi penting dalam pencegahan, deteksi dini, pelaporan, hingga penanganan awal. Karena itu, penguatan Masyarakat Peduli Api menjadi salah satu bagian penting strategi menghadapi karhutla di Indonesia.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri menekankan bahwa partisipasi publik menjadi unsur penting karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial dan budaya masyarakat di tingkat tapak.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Redaksi bertema “Strategi Penanganan Karhutla dan Penguatan Respons Darurat melalui Kolaborasi Lintas Sektor” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan penting dalam melihat persoalan karhutla. Masyarakat tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kelompok yang harus dilindungi ketika kebakaran terjadi. Mereka juga dapat menjadi bagian aktif dari sistem pencegahan dan pengendalian, terutama karena warga setempat merupakan pihak yang mengetahui kondisi wilayahnya sehari-hari.

Lebih dari 14 Ribu Unsur Masyarakat dan Relawan Terlibat

Berdasarkan data Desk Karhutla per 20 Oktober 2026 yang disampaikan dalam sumber, terdapat 14.494 unsur masyarakat yang membantu penanganan karhutla. Angka tersebut mencakup Masyarakat Peduli Api, relawan, kelompok masyarakat, relawan Desa Tangguh Bencana, kelompok tani, serta unsur masyarakat lainnya.

Angka ini perlu dibedakan dari target pengembangan Masyarakat Peduli Api secara khusus.

Kementerian Kehutanan menargetkan pengembangan 500 kelompok MPA. Dengan asumsi setiap kelompok beranggotakan sekitar 30 orang, kapasitas keanggotaannya akan mencapai sekitar 15.000 orang.

Penguatan kelompok tersebut diarahkan bukan hanya untuk membantu memadamkan api, tetapi juga memperluas patroli, memberikan edukasi mengenai pengelolaan lahan tanpa bakar, mempercepat pelaporan dini, serta melakukan penanganan awal secara aman bersama Manggala Agni dan petugas terkait.

Di sinilah nilai strategis MPA sebenarnya berada.

Keberhasilan mereka tidak seharusnya hanya dinilai dari berapa kali turun memadamkan kebakaran, tetapi juga dari berapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah sebelum terjadi.

Masyarakat Sering Menjadi Pihak Pertama yang Mengetahui Kebakaran

Indonesia mempunyai wilayah hutan dan lahan yang sangat luas. Pemerintah tidak mungkin menempatkan petugas pada setiap desa, kebun, hutan, kawasan gambut, dan lahan rawan kebakaran selama 24 jam.

Masyarakat setempat berada dalam posisi yang berbeda.

Mereka mengetahui aktivitas di sekitar wilayahnya, mengenali akses menuju lahan, mengetahui lokasi sumber air, memahami kondisi vegetasi, serta dapat melihat perubahan lingkungan lebih cepat dibandingkan petugas yang berada jauh dari lokasi.

Ketika asap tipis mulai muncul dari lahan, warga mungkin menjadi pihak pertama yang melihatnya. Ketika aktivitas berisiko terjadi, masyarakat sekitar juga dapat menjadi sumber informasi awal.

Keunggulan waktu tersebut sangat penting dalam pengendalian kebakaran.

Api yang masih kecil pada prinsipnya jauh lebih mudah ditangani dibandingkan kebakaran yang telah berkembang dan menjangkau area luas.

Karena itu, masyarakat dapat menjadi semacam jaringan deteksi dini berbasis manusia yang melengkapi pemantauan menggunakan satelit, kamera, patroli udara, dan teknologi lainnya.

Hotspot dari Satelit Tetap Membutuhkan Mata di Lapangan

Teknologi penginderaan jauh mempunyai peranan besar dalam pemantauan karhutla. Satelit dapat membantu mendeteksi anomali panas dan memberikan gambaran mengenai wilayah yang perlu diperiksa.

Namun hotspot bukan selalu berarti satu kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi.

Data tersebut tetap membutuhkan verifikasi lapangan.

Di sinilah jaringan masyarakat mempunyai peranan penting. Informasi teknologi dapat dikombinasikan dengan laporan dari warga, MPA, kelompok tani, masyarakat adat, petugas kehutanan, pemerintah desa, dan unsur lain yang berada di lapangan.

Sistemnya dapat bekerja dua arah.

Ketika sistem mendeteksi anomali panas, petugas dapat meminta kelompok di sekitar lokasi melakukan pengecekan sesuai prosedur keselamatan. Sebaliknya, ketika masyarakat menemukan asap atau api lebih dahulu, informasi tersebut dapat segera diteruskan kepada petugas.

Semakin cepat siklus informasi tersebut berjalan, semakin besar peluang melakukan intervensi sebelum kebakaran berkembang.

Pencegahan Lebih Murah daripada Memadamkan Kebakaran Besar

Karhutla berskala besar membutuhkan sumber daya luar biasa.

Personel harus dimobilisasi, kendaraan dan mesin pompa dioperasikan, logistik dikirim, sumber air disiapkan, dan pada kondisi tertentu helikopter dikerahkan untuk melakukan water bombing.

Operasi modifikasi cuaca juga dapat digunakan berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan penanganan.

Semua itu membutuhkan biaya, koordinasi, waktu, dan sumber daya manusia.

Selain biaya pemadaman, terdapat pula kerugian lain yang dapat muncul akibat kebakaran, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa, gangguan kesehatan akibat asap, terganggunya transportasi dan aktivitas ekonomi, hingga pelepasan emisi.

Karena itu, satu kebakaran yang berhasil dicegah sejak awal mempunyai nilai yang sangat besar.

Patroli masyarakat mungkin terlihat sederhana dibandingkan operasi helikopter. Namun jika patroli tersebut berhasil menemukan api ketika luasnya masih sangat kecil, dampak pencegahannya dapat jauh lebih besar daripada biaya kegiatan tersebut.

MPA Seharusnya Lebih Banyak Bekerja Sebelum Api Membesar

Istilah Masyarakat Peduli Api sering membuat perhatian langsung tertuju pada aktivitas pemadaman.

Padahal fungsi strategis kelompok ini justru dapat dimulai jauh sebelum kebakaran.

Pada periode risiko tinggi, MPA dapat melakukan patroli dan mengamati kondisi wilayah. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan api, membantu mengidentifikasi sumber air, memantau lokasi rawan, serta membangun jalur komunikasi dengan petugas.

Ketika ditemukan indikasi kebakaran, kelompok dapat segera menyampaikan laporan.

Apabila kondisi memungkinkan dan anggota mempunyai pelatihan serta peralatan yang sesuai, penanganan awal dapat dilakukan bersama petugas berdasarkan prosedur keselamatan.

Pendekatan tersebut menggeser paradigma dari pemadaman kebakaran berbasis masyarakat menjadi pengendalian kebakaran berbasis masyarakat.

Perbedaannya sangat penting karena tujuan akhirnya bukan membuat masyarakat semakin sering menghadapi api, tetapi membuat kebakaran semakin jarang berkembang menjadi besar.

Keselamatan Relawan Tidak Boleh Dikorbankan

Meningkatkan partisipasi publik tidak boleh diterjemahkan sebagai mengirim masyarakat menghadapi kebakaran tanpa perlindungan memadai.

Karhutla merupakan pekerjaan berisiko tinggi.

Api dapat berubah arah mengikuti angin, asap dapat mengurangi jarak pandang, pohon dapat tumbang, tanah gambut yang terbakar dapat menciptakan area tidak stabil, sementara panas dan pekerjaan fisik meningkatkan risiko kelelahan serta dehidrasi.

Karena itu, Kementerian Kehutanan juga menekankan pentingnya kemampuan mengenali bahaya, pelatihan, peralatan, komunikasi, koordinasi, dan dukungan keselamatan bagi kelompok masyarakat yang terlibat.

Relawan harus mengetahui kapan suatu kebakaran masih dapat ditangani secara aman dan kapan mereka harus mundur serta menunggu personel dengan kemampuan dan peralatan lebih memadai.

Keberanian tidak boleh menggantikan prosedur keselamatan.

Tidak ada keberhasilan pemadaman yang layak dibayar dengan keselamatan petugas maupun relawan.

MPA Membutuhkan Peralatan yang Benar-Benar Berfungsi

Membentuk kelompok hanyalah langkah pertama.

Kelompok yang telah dibentuk membutuhkan peralatan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Kebutuhan pada lahan mineral dapat berbeda dengan kawasan gambut, begitu pula dengan daerah yang mempunyai sumber air melimpah dibandingkan wilayah yang sulit memperoleh air.

Mesin pompa, selang, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, kendaraan atau sarana mobilitas, serta berbagai peralatan pendukung perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Persoalan pemeliharaan juga tidak kalah penting.

Peralatan yang disimpan bertahun-tahun tanpa pemeriksaan dapat gagal berfungsi justru ketika kebakaran terjadi. Mesin perlu diuji, bahan bakar harus tersedia, selang diperiksa, dan anggota kelompok harus mengetahui cara mengoperasikan seluruh peralatan.

Karena itu, kesiapsiagaan tidak dapat diukur hanya dari daftar inventaris.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: ketika api muncul hari ini, apakah peralatan tersebut dapat langsung digunakan?

Gambut Membutuhkan Pendekatan yang Lebih Kompleks

Peran masyarakat menjadi semakin penting di kawasan gambut karena kebakaran pada ekosistem ini mempunyai karakteristik yang berbeda.

Ketika gambut mengering dan terbakar, api dapat masuk ke lapisan organik di bawah permukaan. Api kemudian dapat membara dan bergerak tanpa selalu menghasilkan kobaran besar yang terlihat.

Kondisi tersebut membuat pemadaman menjadi sangat sulit.

Permukaan dapat terlihat telah padam, tetapi bagian bawah masih menyimpan panas dan api dapat muncul kembali.

Karena itu, pencegahan di kawasan gambut menjadi jauh lebih penting daripada menunggu kebakaran berkembang.

Pemantauan kondisi lahan, pengelolaan air, perlindungan hidrologi gambut, patroli, dan deteksi dini perlu berjalan bersama.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dapat membantu mengidentifikasi perubahan kondisi lebih awal, tetapi pengelolaan gambut tetap membutuhkan dukungan teknis dan kebijakan yang memadai.

Data 20 Oktober Menunjukkan Api Masih Harus Dihadapi

Urgensi partisipasi publik semakin terlihat dari kondisi karhutla yang sedang ditangani pemerintah.

Berdasarkan data Desk Karhutla per 20 Oktober 2026 yang dikutip dalam sumber utama, total area yang tercatat terbakar mencapai sekitar 1.024,33 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 454,25 hektare dilaporkan telah padam, sementara sekitar 570,08 hektare masih belum padam pada saat data tersebut dicatat.

Angka tersebut merupakan gambaran situasi pada waktu tertentu dan dapat berubah mengikuti perkembangan operasi di lapangan.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemadaman, termasuk operasi udara.

Namun keberadaan ratusan hektare area yang masih dalam proses penanganan memperlihatkan mengapa strategi tidak dapat hanya bergantung pada operasi setelah kebakaran berkembang.

Masyarakat Adat dan Kelompok Tani Juga Memegang Peranan

Keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada MPA.

Kementerian Kehutanan juga melibatkan kelompok tani hutan, masyarakat adat, relawan, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya bersama Manggala Agni dan petugas lapangan.

Pendekatan ini relevan karena masyarakat yang mengelola atau memperoleh manfaat langsung dari suatu kawasan mempunyai kepentingan kuat untuk menjaganya.

Kepastian akses pengelolaan dan manfaat ekonomi dari hutan juga dapat memperkuat insentif masyarakat untuk melakukan perlindungan.

Ketika hutan memberikan manfaat legal dan berkelanjutan bagi masyarakat, menjaga kawasan dari kebakaran bukan hanya aktivitas konservasi, tetapi juga upaya melindungi sumber penghidupan.

Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan pendekatan community-based wildfire management atau pengendalian kebakaran berbasis masyarakat.

Edukasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar Harus Disertai Alternatif

Salah satu fungsi MPA yang ditekankan Kementerian Kehutanan adalah edukasi mengenai pengelolaan lahan tanpa bakar.

Namun perubahan praktik tidak cukup hanya dengan larangan.

Jika masyarakat menggunakan api karena dianggap sebagai metode yang paling murah dan mudah untuk membersihkan lahan, maka solusi tanpa bakar harus mempunyai alternatif yang realistis secara teknis maupun ekonomi.

Masyarakat membutuhkan pengetahuan, alat, pendampingan, dan pada kondisi tertentu dukungan untuk mengelola biomassa hasil pembersihan lahan.

Material vegetasi dapat dicacah, dikomposkan, dimanfaatkan sebagai mulsa, atau dikelola menggunakan pendekatan lain sesuai kondisi setempat.

Dengan demikian, edukasi tidak berhenti pada pesan “jangan membakar”, tetapi menjawab pertanyaan berikutnya: “lalu bagaimana cara mengelola lahannya?”

Pendekatan seperti ini mempunyai peluang lebih besar menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang.

Penegakan Hukum Tetap Harus Berjalan

Partisipasi masyarakat juga tidak boleh digunakan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah maupun pemegang izin.

Pada periode yang sama, Kementerian Kehutanan menyatakan penegakan hukum terhadap kasus karhutla tetap berjalan melalui instrumen administratif maupun pidana.

Pengawasan juga dilakukan terhadap kewajiban pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam pencegahan, kesiapan sarana pemadaman, penanganan kebakaran, serta pemulihan.

Per 19 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan menyebut 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif. Proses pidana juga berjalan terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, pada tahapan perkara yang berbeda berdasarkan fakta dan alat bukti.

Data tersebut penting ditempatkan secara hati-hati. Adanya proses hukum tidak otomatis berarti seluruh subjek telah dinyatakan bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun informasi tersebut memperlihatkan bahwa strategi pengendalian karhutla idealnya berjalan melalui beberapa jalur sekaligus: pencegahan, partisipasi masyarakat, pemadaman, pengawasan, dan penegakan hukum.

Teknologi dan Masyarakat Harus Saling Melengkapi

Indonesia sebenarnya mempunyai peluang membangun sistem pengendalian karhutla yang semakin terintegrasi.

Satelit dapat memberikan informasi anomali panas. Data cuaca dapat menunjukkan kondisi yang meningkatkan risiko kebakaran. Sistem informasi geografis dapat memetakan daerah rawan, sementara kamera, drone, dan sensor dapat membantu pemantauan di lokasi tertentu.

Namun seluruh teknologi tersebut akan jauh lebih kuat apabila terhubung dengan manusia di lapangan.

Bayangkan sebuah sistem ketika anomali panas terdeteksi secara otomatis, informasi diteruskan kepada kelompok terdekat, petugas lokal melakukan verifikasi, foto dan koordinat dikirim kembali, kemudian pusat komando menentukan respons berdasarkan kondisi nyata.

Jika api masih kecil, tim darat dapat bergerak cepat. Jika lokasi sulit dijangkau atau kebakaran berkembang, dukungan yang lebih besar dapat disiapkan.

Model seperti ini menggabungkan kecepatan teknologi dengan pengetahuan lokal masyarakat.

Partisipasi Publik Juga Berarti Berani Melaporkan

Tidak semua masyarakat harus menjadi pemadam kebakaran.

Bagi sebagian besar warga, kontribusi paling penting justru dapat berupa pelaporan dini dan tidak melakukan tindakan yang meningkatkan risiko kebakaran.

Ketika melihat asap dari lahan atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada petugas melalui kanal resmi yang tersedia.

Laporan yang baik idealnya menyertakan lokasi, waktu kejadian, kondisi yang terlihat, serta dokumentasi apabila aman dilakukan.

Namun masyarakat tidak seharusnya mempertaruhkan keselamatan hanya demi mendapatkan foto atau video.

Informasi awal yang cepat sering kali jauh lebih berharga daripada dokumentasi sempurna yang terlambat.

Keberhasilan Karhutla Jangan Hanya Diukur dari Luas yang Dipadamkan

Selama ini indikator penanganan karhutla mudah terfokus pada jumlah personel, helikopter, operasi water bombing, atau luas lahan yang berhasil dipadamkan.

Semua indikator tersebut penting, tetapi menggambarkan sistem setelah kebakaran terjadi.

Jika pencegahan ingin menjadi prioritas, indikator keberhasilan juga harus mengukur kejadian yang berhasil dicegah.

Misalnya, berapa banyak patroli dilakukan di daerah berisiko tinggi, berapa laporan masyarakat yang diverifikasi, seberapa cepat respons awal diberikan, berapa desa mempunyai kelompok yang aktif dan terlatih, serta berapa banyak titik api yang berhasil dikendalikan sebelum meluas.

Kualitas MPA juga lebih penting daripada sekadar jumlah kelompok.

Lima ratus kelompok di atas kertas tidak akan banyak membantu jika sebagian tidak aktif, tidak mempunyai peralatan, tidak pernah berlatih, atau tidak terhubung dengan sistem komando.

Sebaliknya, kelompok yang terlatih, mempunyai perlengkapan, memahami wilayah, dan aktif melakukan pencegahan dapat memberikan kontribusi nyata.

Dari Pemadam Api Menjadi Penjaga Lanskap

Target 500 kelompok Masyarakat Peduli Api dan sekitar 15.000 anggota membuka peluang untuk membangun jaringan pencegahan kebakaran berbasis masyarakat dalam skala besar.

Namun tujuan jangka panjang seharusnya lebih luas daripada menambah jumlah relawan pemadam.

MPA dapat berkembang menjadi penjaga lanskap di tingkat desa.

Mereka dapat membantu memantau risiko kebakaran, menjaga sumber air, melakukan edukasi, mendukung pengelolaan lahan tanpa bakar, melaporkan perubahan kondisi, dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Jika pendekatan tersebut berjalan, MPA tidak hanya muncul ketika asap telah memenuhi udara.

Mereka bekerja jauh sebelum kebakaran terjadi.

Inilah perubahan paradigma yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi karhutla Indonesia: dari mengerahkan sebanyak mungkin orang ketika api sudah besar menjadi membangun sebanyak mungkin kapasitas agar api tidak pernah menjadi besar.

Kebakaran hutan dan lahan memang membutuhkan teknologi, anggaran, helikopter, peralatan, Manggala Agni, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan berbagai unsur lainnya. Namun di wilayah yang sangat luas, masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan dan lahan tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perlindungan.

Karhutla pada akhirnya bukan hanya persoalan bagaimana memadamkan api. Tantangan yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengenali risiko lebih awal, mencegah api muncul, menemukan kebakaran ketika masih kecil, dan memastikan masyarakat yang berada di garis terdepan mempunyai pengetahuan, peralatan, koordinasi, serta perlindungan yang mereka butuhkan.

---

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/5801865/kemenhut-tekankan-pentingnya-partisipasi-publik-di-penanganan-karhutla