Elektrifikasi Transportasi Publik Indonesia Masih Terkendala Infrastruktur dan Kebijakan, ITDP Dorong Pembangunan Ekosistem Terintegrasi
Percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar penggantian teknologi transportasi, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan kebijakan, pembiayaan, dan pemerataan akses energi. ITDP Indonesia menekankan pentingnya membangun ekosistem elektrifikasi yang terintegrasi agar transformasi menuju energi bersih tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan.
Upaya Indonesia mempercepat transisi menuju energi bersih masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat ketimpangan infrastruktur dan akses listrik antara kawasan perkotaan dan pedesaan yang memengaruhi kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi kendaraan listrik. Ketika berbagai kota mulai mengembangkan transportasi publik berbasis listrik untuk mengurangi emisi dan pencemaran udara, sebagian wilayah pedesaan justru masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik yang andal, sehingga transformasi energi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam sesi bertajuk Equitable Electrification: Bridging the Rural–Urban Divide in Indonesia pada Katadata SAFE 2026 yang berlangsung Rabu, 16 September 2026. Diskusi tersebut menghadirkan Direktur ITDP Asia Tenggara Gonggomtua Sitanggang, Policy Strategist Yayasan Indonesia CERAH Dwiki Mahendra, serta Executive Director Yayasan Rumah Energi Sumanda Tondang, yang membahas berbagai tantangan dan peluang dalam mempercepat elektrifikasi Indonesia.
Kesenjangan Akses Listrik Menjadi Tantangan Transisi Energi
Dalam diskusi tersebut, Dwiki Mahendra menekankan bahwa agenda elektrifikasi nasional tidak seharusnya hanya berfokus pada kendaraan listrik dan transportasi perkotaan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan yang belum memiliki akses energi memadai. Menurutnya, rencana pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dapat menjadi fondasi penting untuk menyediakan listrik bersih sekaligus membantu mengatasi kesenjangan akses energi antara kota dan desa.
Pengembangan energi terbarukan tersebut dinilai berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas apabila diarahkan untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat secara merata, termasuk kegiatan ekonomi produktif di wilayah pedesaan. Dengan pasokan energi yang lebih andal, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang membutuhkan dukungan listrik.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Sumanda Tondang yang menilai bahwa pemerataan akses energi harus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengembangan sistem energi berbasis sumber daya lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga elektrifikasi tidak hanya memperluas penggunaan listrik, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Baru 583 Bus Listrik Beroperasi untuk Angkutan Umum Perkotaan
Dari sektor transportasi, Gonggomtua Sitanggang mengungkapkan bahwa hingga September 2026 baru terdapat 583 bus listrik yang beroperasi sebagai angkutan umum perkotaan di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa proses elektrifikasi transportasi publik masih membutuhkan percepatan, terutama apabila penggunaan kendaraan listrik diharapkan menjadi bagian penting dari upaya mengurangi emisi sektor transportasi.
Menurut Gonggomtua, pengembangan bus listrik tidak dapat dilakukan hanya melalui pengadaan kendaraan baru, karena keberhasilannya memerlukan dukungan insentif fiskal dan nonfiskal, penyesuaian model kontrak operator, serta kebijakan yang mampu menurunkan kebutuhan biaya penyelenggaraan layanan. Melalui pendekatan tersebut, penggunaan bus listrik diharapkan menjadi lebih layak secara ekonomi sekaligus memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas transportasi publik.
ITDP Indonesia juga menyoroti pentingnya kesiapan kelembagaan sebagai bagian dari pembangunan ekosistem elektrifikasi, mengingat pengoperasian bus listrik membutuhkan koordinasi antara pemerintah, penyedia layanan, operator transportasi, dan pengelola infrastruktur kelistrikan. Tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas dan dukungan pendanaan yang berkelanjutan, investasi kendaraan listrik berpotensi menghadapi kendala dalam pelaksanaan maupun pengoperasian jangka panjang.
Delapan Faktor Penting Menentukan Keberhasilan Elektrifikasi Bus
Untuk membantu pemerintah daerah mempersiapkan transisi menuju transportasi publik berbasis listrik, ITDP Indonesia mengembangkan matriks elektrifikasi yang mempertimbangkan delapan aspek penting, yaitu keberadaan layanan transportasi publik, lembaga otoritas, penyediaan anggaran, operator, perencanaan, kemampuan fiskal, stabilitas, serta ketersediaan jaringan listrik.
Kedelapan aspek tersebut menunjukkan bahwa kesiapan elektrifikasi tidak cukup diukur berdasarkan kemampuan membeli kendaraan listrik, melainkan harus memperhatikan keberadaan sistem transportasi yang dapat diandalkan dan memiliki model pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dengan jaringan angkutan umum yang belum berkembang, misalnya, perlu terlebih dahulu memperkuat kualitas layanan dan kelembagaan agar investasi kendaraan listrik dapat memberikan manfaat yang optimal.
Selain itu, ITDP merekomendasikan penyusunan arah dan mandat adopsi bus listrik yang didukung kebijakan lintas sektor serta panduan teknis pelaksanaan. Dukungan tersebut direncanakan difasilitasi melalui e-Bus Hub pada November 2026, sebagai bagian dari upaya membantu pemangku kepentingan memahami kebutuhan dan tahapan pengembangan transportasi publik berbasis listrik.
Transportasi Bersih Harus Berjalan Bersama Pemerataan Energi
Elektrifikasi transportasi publik merupakan salah satu peluang penting untuk memperbaiki kualitas udara perkotaan sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan angkutan umum, tetapi manfaat tersebut tidak akan sepenuhnya tercapai apabila transformasi teknologi dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Karena itu, pengembangan kendaraan listrik perlu berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan, penyediaan energi yang andal, serta kebijakan pembiayaan yang dapat menjamin keberlanjutan operasional.
Di sisi lain, pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan juga harus menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional agar masyarakat di luar pusat perkotaan tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat pembangunan teknologi bersih. Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dasar antardaerah.
Pada akhirnya, pembahasan dalam Katadata SAFE 2026 memperlihatkan bahwa keberhasilan elektrifikasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan listrik yang beroperasi atau besarnya kapasitas pembangkit energi terbarukan yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Melalui kebijakan yang terintegrasi, kelembagaan yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan pemerataan akses listrik, transisi energi diharapkan mampu menghadirkan transportasi publik yang lebih bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih adil bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
Sumber: ITDP Indonesia, ITDP Indonesia Mendorong Pembangunan Ekosistem untuk Mempercepat Elektrifikasi Transportasi Publik, 18 September 2026.
