Indonesia Dorong Tiga Prioritas untuk Menghentikan Deforestasi pada 2030

Dalam forum COP31 di Antalya, Türkiye, pemerintah Indonesia menegaskan tiga langkah utama untuk menghentikan laju deforestasi dan degradasi hutan, yakni memperkuat perlindungan ekosistem, membangun ekonomi kehutanan berkelanjutan, serta meningkatkan peran masyarakat. Tantangannya adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Komitmen Indonesia dalam Agenda Perlindungan Hutan Global

Upaya menghentikan deforestasi kembali menjadi salah satu agenda penting dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Türkiye. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan tiga prioritas nasional untuk mendukung target menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030.

Ketiga prioritas itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam peluncuran COP30 Presidency Roadmap on Enhancing Efforts towards Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030, pada 9 November 2026.

Indonesia menilai bahwa keberhasilan agenda perlindungan hutan global tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan internasional. Setiap negara perlu memperkuat kebijakan nasional, memastikan pelaksanaan di tingkat daerah, serta membangun kerja sama lintas sektor agar tekanan terhadap kawasan hutan dapat dikurangi secara konsisten.

Prioritas Pertama: Melindungi Hutan dan Memulihkan Ekosistem

Prioritas pertama adalah memperkuat perlindungan hutan dan memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan. Langkah ini dijalankan melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta peningkatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan ekosistem gambut yang rentan terbakar. Pemerintah mendorong penguatan sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, serta mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi kebakaran sebelum meluas.

Perlindungan hutan memiliki arti penting dalam menghadapi perubahan iklim. Hutan berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon, pengatur tata air, penjaga kesuburan tanah, serta habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar. Ketika hutan mengalami kerusakan, dampaknya tidak hanya berupa peningkatan emisi karbon, tetapi juga hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana lingkungan.

Karena itu, restorasi tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman pohon. Pemulihan harus memperhatikan kondisi ekosistem, jenis vegetasi asli, keberlanjutan kawasan, serta keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Prioritas Kedua: Membangun Ekonomi Kehutanan Berkelanjutan

Prioritas kedua adalah memperkuat kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan. Pemerintah mendorong pendekatan multi-usaha kehutanan yang tidak hanya bergantung pada pemanfaatan kayu, tetapi juga mengembangkan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan berbagai kegiatan ekonomi lain yang dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak ekosistem.

Pendekatan ini penting karena perlindungan hutan sering kali berhadapan dengan tekanan ekonomi. Ketika masyarakat dan pelaku usaha hanya melihat hutan sebagai sumber bahan baku atau lahan untuk kegiatan produksi, risiko eksploitasi berlebihan akan semakin besar.

Pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu, seperti madu hutan, rotan, tanaman obat, serta produk lokal lainnya, dapat membuka peluang pendapatan sekaligus memberikan insentif untuk mempertahankan tutupan hutan.

Pemerintah juga mengembangkan mekanisme pembiayaan konservasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Skema ini diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan penerimaan sehingga sebagian sumber daya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan.

Dengan demikian, konservasi tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan yang membutuhkan anggaran, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang.

Prioritas Ketiga: Memperkuat Peran Masyarakat melalui Perhutanan Sosial

Prioritas ketiga adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Program Perhutanan Sosial. Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang memberikan manfaat kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga.

Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan. Namun, pemberian akses saja belum cukup untuk memastikan keberhasilan program. Masyarakat juga membutuhkan pendampingan teknis, dukungan pembiayaan, pengembangan usaha, serta akses pasar agar kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat berkembang.

Penguatan kapasitas masyarakat menjadi faktor penting karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan yang lestari, perlindungan hutan berpeluang menjadi kepentingan bersama, bukan sekadar kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah.

Keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal juga perlu diperhatikan, terutama karena banyak kawasan hutan memiliki hubungan erat dengan sejarah, budaya, dan sumber penghidupan mereka.

Pendanaan dan Teknologi Menjadi Kunci Keberhasilan

Indonesia turut menekankan perlunya dukungan internasional dalam bentuk pendanaan iklim yang lebih mudah diakses dan dapat diprediksi. Salah satu mekanisme yang didorong adalah pembayaran berbasis hasil atau results-based payments melalui skema REDD+.

Melalui mekanisme tersebut, negara atau pihak yang berhasil menunjukkan capaian pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan berpeluang memperoleh dukungan pendanaan berdasarkan hasil yang telah diverifikasi.

Selain pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas juga dibutuhkan untuk memperkuat pemantauan kawasan hutan, pencegahan kebakaran, restorasi ekosistem, serta pelaporan yang transparan. Teknologi pemantauan berbasis satelit, sistem informasi geografis, dan pengolahan data dapat membantu mendeteksi perubahan tutupan hutan secara lebih cepat sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

Namun, dukungan teknologi harus disertai tata kelola data yang baik, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Deforestasi Membutuhkan Koordinasi Lintas Sektor

Salah satu pesan penting yang disampaikan Indonesia dalam forum COP31 adalah bahwa tekanan terhadap hutan tidak hanya berasal dari sektor kehutanan. Kebijakan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan rantai pasok berbagai komoditas juga dapat memengaruhi kondisi kawasan hutan.

Karena itu, upaya menekan deforestasi tidak akan efektif apabila hanya menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga yang menangani urusan kehutanan. Kebijakan sektor perkebunan, pertambangan, pertanian, energi, dan pembangunan wilayah perlu berjalan searah dengan agenda perlindungan lingkungan.

Pengawasan terhadap perizinan, kepatuhan terhadap tata ruang, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, serta transparansi rantai pasok komoditas harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas.

Bagi Indonesia, tiga prioritas yang disampaikan dalam COP31 merupakan langkah penting untuk memperkuat komitmen perlindungan hutan menuju 2030. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan. Target pengurangan deforestasi tidak cukup diukur melalui luas program atau besarnya anggaran, tetapi harus terlihat dari berkurangnya kehilangan tutupan hutan, pulihnya ekosistem yang rusak, terjaganya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Hutan bukan hanya aset alam yang harus dipertahankan, melainkan fondasi bagi ketahanan iklim, keberlanjutan ekonomi, dan keselamatan generasi mendatang.

Referensi utama

1. ANTARA News – Pemerintah Tekankan Tiga Prioritas untuk Tekan Deforestasi pada COP31, 10 November 2026
2. Kementerian Kehutanan – Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Kerja Sama Internasional untuk Perlindungan Hutan Menuju 2030
3. ANTARA English – Indonesia Outlines Three Priorities to Halt Deforestation at COP31