Berita

Diplomasi Iklim Indonesia di COP31: Komitmen Dana Hutan Tropis di Tengah Ancaman Ekspansi PSN

Indonesia membawa komitmen pendanaan sebesar US$1 miliar untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF) ke panggung COP31 di Turki. Namun, di dalam negeri, ekspansi proyek strategis nasional (PSN), pembukaan lahan, dan tekanan terhadap hutan alam memunculkan pertanyaan penting: bagaimana Indonesia dapat berperan dalam pendanaan perlindungan hutan dunia jika kebijakan pembangunannya sendiri masih menghadapi tantangan deforestasi?

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki, menjadi panggung bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi iklim. Pemerintah memperkenalkan berbagai agenda, mulai dari transisi energi bersih, perlindungan ekosistem, pendanaan iklim, hingga pembangunan rendah karbon.

Salah satu perhatian utama adalah komitmen Indonesia sebesar US$1 miliar untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pendanaan jangka panjang yang dirancang untuk memberikan insentif kepada negara-negara pemilik hutan tropis agar menjaga tutupan hutannya.

Komitmen tersebut menegaskan keinginan Indonesia untuk mengambil peran dalam upaya global melindungi hutan tropis. Namun, kebijakan pendanaan internasional ini juga perlu dilihat bersama kondisi pengelolaan hutan dan arah pembangunan di dalam negeri.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya seberapa besar dana yang dijanjikan, melainkan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi perlindungan hutan yang nyata.

TFFF: Skema Pembiayaan untuk Menjaga Hutan Tetap Berdiri

Tropical Forests Forever Facility merupakan inisiatif pendanaan global yang diluncurkan pada COP30 di Belém, Brasil, pada November 2025. Mekanisme ini dirancang untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis dan subtropis.

Berbeda dari bantuan konservasi yang umumnya berbentuk hibah, TFFF menggunakan pendekatan blended finance. Dana yang dihimpun dari pemerintah negara sponsor dan investor swasta akan dikelola melalui portofolio investasi. Sebagian hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk memberikan pembayaran tahunan kepada negara-negara yang berhasil mempertahankan tutupan hutan.

Dalam rancangan awalnya, TFFF menargetkan penghimpunan modal hingga US$125 miliar. Pembayaran kepada negara peserta didasarkan pada luas hutan yang memenuhi kriteria dan kinerja perlindungannya, dengan pemantauan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan data satelit.

Salah satu persyaratan penting adalah tingkat deforestasi tahunan negara peserta berada di bawah ambang batas 0,5 persen. Negara yang memenuhi persyaratan dapat menerima insentif berdasarkan luas hutan yang dipertahankan.

TFFF juga menetapkan ketentuan bahwa setidaknya 20 persen pembayaran yang diterima negara harus dialokasikan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Ketentuan ini penting karena masyarakat yang hidup di sekitar hutan sering kali menjadi pihak yang paling langsung menjaga ekosistem, tetapi belum selalu memperoleh manfaat yang sebanding dari pendanaan konservasi.

Dengan pendekatan tersebut, TFFF berupaya memberikan nilai ekonomi kepada hutan yang tetap berdiri, bukan hanya kepada sumber daya alam yang dieksploitasi.

Komitmen US$1 Miliar dan Pertanyaan tentang Prioritas Pendanaan

Indonesia bersama Brasil menjadi negara yang masing-masing menyatakan komitmen sebesar US$1 miliar untuk mendukung pembentukan TFFF pada COP30. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rangkaian COP31.

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap mekanisme pendanaan ini sekaligus mendorong tata kelola yang transparan, menghormati prioritas nasional, dan memberikan manfaat bagi negara pemilik hutan tropis.

Namun, Yayasan MADANI Berkelanjutan menyampaikan pandangan kritis mengenai keputusan Indonesia mengambil posisi sebagai negara sponsor pendanaan. Menurut organisasi tersebut, Indonesia masih menghadapi kebutuhan besar untuk membiayai perlindungan kawasan konservasi, pemulihan hutan dan gambut, adaptasi perubahan iklim, serta pengakuan hak masyarakat adat.

Dari sudut pandang tersebut, komitmen US$1 miliar menimbulkan pertanyaan mengenai biaya peluang atau opportunity cost: apakah sumber daya finansial yang dijanjikan untuk mekanisme global tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan ekosistem di dalam negeri?

Perlu dipahami bahwa komitmen investasi tidak serta-merta berarti seluruh dana telah dicairkan sekaligus. TFFF sendiri dirancang sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang dengan struktur keuangan tersendiri. Karena itu, penilaian terhadap dampak fiskalnya perlu memperhitungkan bentuk kontribusi, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Meski demikian, transparansi mengenai sumber dana dan mekanisme kontribusi Indonesia tetap penting agar komitmen internasional tidak mengurangi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan konservasi nasional.

Ekspansi PSN dan Tekanan terhadap Hutan Alam

Persoalan lain yang disoroti MADANI Berkelanjutan adalah ketidaksesuaian antara ambisi perlindungan hutan di tingkat internasional dan tekanan pembangunan berbasis lahan di dalam negeri.

Sejumlah proyek dalam Program Strategis Nasional (PSN), termasuk pengembangan kawasan pangan skala luas, infrastruktur, transisi energi, dan hilirisasi industri, membutuhkan ruang serta sumber daya alam dalam jumlah besar.

Apabila pembangunan tersebut berlangsung di kawasan hutan alam, gambut, atau ekosistem penting lainnya, risiko kehilangan tutupan hutan dan perubahan fungsi lahan perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

Analisis spasial MADANI Berkelanjutan yang dikutip dalam laporan Ekuatorial mencatat beberapa angka penting:

  • 37,3 juta hektare hutan alam pada 2024 berada di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
  • Dari jumlah tersebut, sekitar 8,17 juta hektare merupakan hutan alam primer.
  • Sekitar 8,78 juta hektare hutan alam tercatat berada dalam area PSN untuk cadangan pangan dan energi.

Angka-angka tersebut menggambarkan luasnya bentang hutan yang berpotensi menghadapi tekanan kebijakan pemanfaatan lahan.

Namun, luas hutan yang berada di dalam area atau cakupan PSN tidak boleh langsung diartikan sebagai luas hutan yang sudah ditebang. Angka tersebut menunjukkan tumpang tindih spasial yang perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan lokasi proyek, status kawasan, rencana penggunaan lahan, dan realisasi pembukaan lahan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa proyek pembangunan tidak mengorbankan ekosistem yang memiliki fungsi penting bagi penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, tata air, dan kehidupan masyarakat lokal.

Paradoks Pendanaan: Menjaga Hutan atau Membayar Kehilangan Hutan?

Keterkaitan antara PSN dan TFFF menjadi penting karena mekanisme pendanaan ini memberikan insentif berdasarkan kinerja perlindungan hutan.

Jika tingkat deforestasi meningkat melewati ambang batas yang ditentukan, negara dapat kehilangan kelayakan menerima pembayaran atau mengalami pengurangan insentif. Rancangan TFFF juga memuat mekanisme pengurangan pembayaran berdasarkan luas hutan yang hilang atau mengalami degradasi.

Dalam analisis yang disampaikan MADANI Berkelanjutan, terdapat risiko bahwa ekspansi proyek berbasis lahan dapat memperbesar tekanan deforestasi dan mengurangi potensi manfaat finansial yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF.

Artinya, Indonesia berpotensi menghadapi dua konsekuensi sekaligus: kehilangan manfaat ekologis dari hutan yang rusak dan berkurangnya peluang memperoleh insentif pendanaan untuk hutan yang masih dipertahankan.

Namun, hubungan antara ekspansi PSN dan pembayaran TFFF tidak dapat disimpulkan hanya dari luas tumpang tindih kawasan. Penilaiannya bergantung pada metodologi penghitungan deforestasi, wilayah hutan yang memenuhi syarat, periode pengukuran, serta aturan operasional TFFF yang berlaku.

Karena itu, konsistensi kebijakan pembangunan dan perlindungan hutan menjadi faktor penting agar partisipasi Indonesia dalam mekanisme ini benar-benar memberikan manfaat.

Tiga Langkah untuk Menyelaraskan Diplomasi dan Kebijakan di Dalam Negeri

MADANI Berkelanjutan mengusulkan sejumlah koreksi kebijakan agar keterlibatan Indonesia dalam TFFF tidak berhenti sebagai komitmen diplomatik.

1. Memastikan manfaat pendanaan kembali kepada perlindungan hutan Indonesia

Indonesia perlu memastikan bahwa pembayaran yang diperoleh melalui TFFF digunakan untuk memperkuat pengelolaan hutan, restorasi ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memperoleh manfaat nyata dari mekanisme pendanaan tersebut.

2. Menyelaraskan PSN dengan perlindungan ekosistem

Pemerintah perlu mengevaluasi proyek pembangunan yang berpotensi menghilangkan hutan alam, merusak gambut, atau mengganggu ekosistem penting.

Pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan transisi energi perlu direncanakan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Proyek yang terbukti menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem esensial perlu ditinjau kembali.

Perlindungan hutan alam dan gambut yang tersisa juga perlu diperkuat melalui kebijakan yang konsisten, termasuk pencegahan pembukaan lahan baru.

3. Menjamin akses pendanaan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal

Ketentuan minimal 20 persen alokasi TFFF bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal harus diterjemahkan menjadi mekanisme yang mudah diakses, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat yang selama ini menjaga hutan perlu memperoleh manfaat langsung, bukan hanya menjadi objek program konservasi. Pengakuan wilayah adat, kepastian hak atas tanah, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga harus berjalan beriringan.

Mengukur Keberhasilan Diplomasi dari Kondisi Hutan di Lapangan

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perlindungan hutan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Dalam forum COP31, pemerintah juga menyampaikan komitmen terhadap target FOLU Net Sink 2030, pemulihan ekosistem, perhutanan sosial, dan pembiayaan iklim yang lebih adil.

Arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan melalui langkah yang dapat diukur. Keberhasilan diplomasi iklim tidak cukup dilihat dari jumlah kesepakatan, nilai investasi, atau besarnya dana yang diumumkan dalam konferensi internasional.

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah deforestasi dapat ditekan, hutan alam dan gambut terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian hak, serta pendanaan benar-benar sampai kepada kegiatan konservasi di tingkat tapak.

Indonesia memiliki posisi penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim karena hutan tropisnya menyimpan karbon dalam jumlah besar dan menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Perlindungan ekosistem tersebut juga berkaitan langsung dengan ketahanan air, pangan, dan kehidupan jutaan masyarakat.

Komitmen Indonesia sebesar US$1 miliar untuk TFFF akan memiliki arti apabila sejalan dengan kebijakan pembangunan yang menjaga hutan tetap berdiri. Sebab, kontribusi paling nyata bagi masa depan iklim bukan hanya terletak pada besarnya dana yang dijanjikan, tetapi juga pada kemampuan melindungi ekosistem yang masih tersisa.

Referensi Utama

  1. Ekuatorial (16 November 2026) – Diplomasi Iklim Indonesia COP31 dan Ancaman Ekspansi PSN
  2. Kementerian Lingkungan Hidup – Indonesia Tegaskan Komitmen Perlindungan Ekosistem hingga Pembiayaan Iklim di COP31
  3. UNFCCC – COP31 Agenda as Adopted, Antalya, 9–20 November 2026
  4. World Bank – Tropical Forests Forever Facility
  5. TFFF – COP30 Ends with Over US$6.7 Billion for the TFFF
  6. TFFF – Adoption of the Facility Charter
  7. World Resources Institute – The Tropical Forests Forever Facility and Financing Nature Conservation
  8. Stiftung Wissenschaft und Politik – The Tropical Forests Forever Facility and Its Role in International Forest Finance

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO