Ambisi pertumbuhan ekonomi mempercepat tenggelamnya Pulau Jawa
Tekanan Ekologis Pulau Jawa: WALHI Soroti Dampak Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8% terhadap Krisis Tata Ruang dan Bencana Alam
Pulau Jawa sebagai wilayah terpadat di Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis multidimensional. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa kerusakan dari kawasan pesisir hingga pegunungan merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Ambisi tersebut memicu masifnya alih fungsi lahan untuk investasi industri, proyek ekstraktif, dan ekspansi energi yang mengabaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
1. Peta Kerusakan Ekologis & Regional di Pulau Jawa
Catatan advokasi Eksekutif Nasional dan WALHI Region Jawa menunjukkan ancaman krisis yang tersebar secara terstruktur di berbagai daerah:
| Wilayah / Provinsi | Bentuk Proyek & Alih Fungsi Lahan | Dampak Lingkungan & Sosial |
| Jawa Timur | Ekspansi 20 Proyek Strategis Nasional (PSN), smelter, pertambangan, dan industri bioetanol. | Merampas ruang hidup serta sumber mata pencaharian petani dan nelayan lokal. |
| DI Yogyakarta | Tambang & alih fungsi lahan di Bentang Alam Karst Kabupaten Gunungkidul. | Merusak struktur alami ekosistem karst dan memutus pasokan air bersih warga. |
| DKI Jakarta | Reklamasi 200 ha di Kepulauan Seribu (PSN pariwisata), reklamasi 1.000 ha Teluk Jakarta (NCICD), serta privatisasi 74 pulau. | Membatasi ruang tangkap nelayan tradisional dan memperparah degradasi pesisir. |
| Jawa Barat | Proyek Giant Sea Wall dan pelepasan 20.024 ha kawasan hutan negara untuk tambak industri di Karawang, Subang, Indramayu, & Bekasi. | Mengonversi 16.078 ha hutan lindung, merusak ekosistem mangrove, dan melenyapkan benteng abrasi alami. |
| Jawa Tengah | Kehilangan 11.179 ha tutupan hutan dalam 10 tahun dan perluasan izin tambang hingga 14.033 ha. | Pemicu banjir dan tanah longsor berulang (146 banjir & 126 longsor pada 2023–2025; banjir besar di 13 kabupaten pada awal 2026). |
2. Sektor Energi & Pengelolaan Sampah: Kontradiksi Kebijakan
WALHI menyoroti adanya ketimpangan antara janji transisi energi hijau dengan realisasi kebijakan di lapangan:
-
Inkonsistensi Transisi Energi: Pembatalan rencana pembongkaran/pensiun dini PLTU batu bara, yang berjalan beriringan dengan ekspansi PLTU captive (khusus kawasan industri) dan pemaksaan proyek panas bumi (geothermal).
-
Solusi Pengelolaan Sampah: Kritik terhadap teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Refuse Derived Fuel (RDF). Pendekatan ini dinilai sebagai solusi instan yang berisiko memicu pencemaran udara baru ketimbang menekan timbulan sampah dari sumbernya (seperti program GASLAH di Kota Bandung yang baru menjangkau 3–4% sampah).
3. Tuntutan dan Evaluasi Kebijakan
Melihat eskalasi krisis yang mengancam keselamatan warga dan ekosistem, WALHI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah-langkah korektif:
-
Moratorium & Evaluasi Total Tata Ruang: Menghentikan proyek-proyek pembangunan destruktif dan meninjau kembali izin alih fungsi hutan lindung serta kawasan pesisir.
-
Perlindungan Wilayah Rentan: Mengembalikan fungsi tata ruang sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ruang hidup masyarakat adat, petani, dan nelayan.
-
Penghentian Praktik Ekstraktif: Membatasi izin pertambangan di kawasan resapan air dan kawasan bentang alam karst.
-
Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation): Melibatkan masyarakat lokal secara penuh dalam setiap tahapan pengambilan keputusan terkait tata ruang dan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai dengan mengorbankan daya dukung lingkungan. Tanpa koreksi total terhadap tata ruang dan kebijakan energi, biaya pemulihan bencana hidrometeorologi serta hilangnya ruang hidup warga di Pulau Jawa akan jauh melampaui nilai investasi jangka pendek yang dikejar.
sumber:
https://www.ekuatorial.com/2026/07/ambisi-pertumbuhan-ekonomi-mempercepat-tenggelamnya-pulau-jawa/
