Bappenas rancang perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak iklim
Bappenas Merancang Perlindungan Sosial Adaptif Iklim: Strategi Memperkuat Resiliensi Masyarakat Miskin
Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah merumuskan reformasi sistem perlindungan sosial (Perlinsos) agar lebih adaptif terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Inisiatif ini didorong oleh meningkatnya kerentanan masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan sosial akibat ketidakpastian iklim.
Tujuan Kebijakan: Daya Lenting Adaptif
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menekankan bahwa kebijakan perlindungan sosial di masa depan harus berfokus pada pemberdayaan dan adaptasi, bukan hanya sekadar pemberian bantuan.
Inti dari strategi ini adalah peningkatan daya lenting (resiliensi) masyarakat miskin melalui:
- Sinergi Kelembagaan: Memperkuat kerja sama antara berbagai entitas di tingkat lokal.
- Inovasi Lokal: Mendorong solusi yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.
Analisis Kerentanan Melalui Kasus Lapangan
Maliki mencontohkan dua kasus yang menggarisbawahi bagaimana perubahan iklim memperparah kemiskinan dan bagaimana inovasi dapat menjadi solusi:
| Kasus | Lokasi/Kelompok | Dampak Perubahan Iklim | Solusi & Pelajaran |
| Kelompok Pembuat Kerupuk | Masyarakat penerima bantuan alat produksi (Blender) | Perubahan pola cuaca (hujan tak terduga) mengganggu proses pengeringan yang mengandalkan sinar matahari, sehingga menurunkan frekuensi produksi dan pendapatan. | Bantuan yang tidak tepat sasaran (blender) tidak membantu. Kebutuhan nyata adalah alat pengering (misalnya dome atau oven) yang adaptif terhadap cuaca ekstrem. |
| Kelompok Petani Rempah | Trenggalek, Jawa Timur (Petani Jahe) | Cuaca ekstrem mengancam proses pengeringan hasil panen. | Inisiatif Kelembagaan: Pembentukan BUMDes bersama dan pengumpulan iuran untuk membangun dome pengering kolektif, memastikan produksi tetap berjalan meskipun hujan. |
Pesan Utama: Kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan adaptasi riil di lapangan, bukan sekadar bantuan barang.
Reformulasi Program Perlindungan Sosial
Bappenas mengakui bahwa program Perlinsos yang ada (seperti beasiswa, subsidi listrik/LPG, dan bantuan tunai) masih memiliki kekurangan dalam aspek pemberdayaan dan adaptasi terhadap risiko iklim.
Temuan riset, termasuk dari SMERU, memperkuat urgensi reformasi ini:
“Penelitian SMERU menunjukkan setiap bencana pasti menambah jumlah penduduk miskin.”
Setiap guncangan lingkungan atau bencana, seperti yang terlihat saat COVID-19, secara signifikan memperburuk status kemiskinan. Oleh karena itu, Bappenas saat ini berfokus pada:
- Integrasi Data: Menyinkronkan data antar kementerian/lembaga.
- Sinkronisasi Kebijakan: Memastikan program Perlinsos dari berbagai sektor saling mendukung.
- Reformulasi Program: Merancang program yang lebih responsif terhadap risiko lingkungan.
Ancaman Jangka Panjang: Kenaikan Permukaan Laut
Selain dampak langsung, Bappenas juga menyoroti ancaman perubahan iklim jangka panjang, terutama di wilayah pesisir. Maliki memperingatkan bahwa kenaikan permukaan laut bahkan hanya sebesar satu meter berpotensi menciptakan kelompok miskin baru yang besar, jauh melampaui kelompok miskin dan rentan yang ada saat ini.
Penegasan: Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas saat ini yang memerlukan kebijakan responsif dan adaptif.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
