Catatan Ahli Lingkungan untuk Tahun 2026: Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Berbagai bencana alam yang disebabkan lemahnya tata kelola sumber daya alam hampir terjadi sepanjang tahun 2025. Lemahnya tata kelola sumber daya alam ini sudah berlangsung lama, sudah terjadi lebih dari dua dekade, sehingga perbaikan tata kelola ini menjadi pekerjaan rumah yang utama bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kelalaian pengelolaan sumber daya alam akibat mengakibatkan bencana alam dan kami tidak ingin hal itu terjadi lagi, tegas Dr. Yuki Wardhana, Ketua Umum Indonesia Environmental Scientiest Association (IESA).

IESA memberikan catatan terhadap pengelolaan sumber daya alam sepanjang tahun 2025 kemarin. Menurut Yuki, IESA mencatat setidaknya ada tiga poin utama terhadap konsep pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini. Pertama, pembangunan nasional yang masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam, tidak diimbangi dengan tata kelola dan pendanaan yang baik. Sebagai contoh lemahnya pengelolaan sumber daya alam adalah jumlah Polhut yang sangat minim dalam menjaga 3 jutaan hektar hutan di Provinsi Aceh akibatnya pengawasan lemah dan ekosistem hutan di DAS rusak. Di sisi lain, anggaran yang disediakan oleh APBN bagi Kementerian yang membawahi sumber daya alam seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian KKP sangat minim.

Kedua, Kerugian akibat bencana alam bukan hanya secara finansial yang besar, tetapi juga korban jiwa. Lebih dari seribu orang meninggal dalam kejadian banjir besar di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar. IESA meminta Pemerintah menerapkan semua instrumen hukum yang ada, baik secara pidana atau perdata  serta pengenaan instrumen kerugian lingkungan kepada pihak-pihak yang terbukti mengakibatkan banjir besar tersebut. Menurut Onrizal Ph.D., ahli IESA dalam pengelolaan hutan menyampaikan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan perlu dilakukan dan hasilnya disampaikan secara terbuka serta penegakan hukum tanpa harus menunggu bencana.

Ketiga, Pemerintah perlu memperkuat manajemen bencana alam, walaupun kita semua tidak menginginkan terjadi bencana namun kita perlu siap baik secara organisasi, mobilisasi dan tentunya pembiayaan. Pemetaan kerawanan bencana dengan mempertimbangkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya disertai survei lapangan yang berstandar lanjut Onrizal.

Selain memberikan catatan, IESA mengusulkan solusi konkret kepada Pemerintah. Solusi pertama, Pemerintah harus memiliki grand design dalam penguatan sumber daya manusia sehingga tidak bergantung pada terhadap sumber daya alam. Negara yang terlambat beralih dari negara yang berbasis atau bertumpu sumber daya alam ke sumber daya manusia bisa mengakibatkan keterpurukan, bukan lagi terjebak dalam middle income trap tetapi bisa turun ke negara miskin.

Solusi kedua, Presiden Prabowo menjadikan rehabilitasi sumber daya alam, khususnya daerah aliran sungai sebagai Key Performance Indicator (KPI) Menteri-Menteri terkait seperti Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri KKP, Menteri ESDM dan Menteri ATR/BPN beserta para Menteri Koordinator. Tanpa komitmen safeguard lingkungan bersama maka akan terjadi tumpang tindih atau malah gap wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan SDA sehingga terjadi pembiaran tanpa solusi dan potensi bencana menjadi berlipat ganda, ujar Dr. Prisca Delima, ahli IESA yang berfokus pada ketahanan dan keamanan sumber daya alam.

Solusi ketiga, pengelolaan sumber daya alam berbasis data dan kesadaran lingkungan masyarakat. Saat ini, data sumber daya alam masih belum terlalu kuat. Pemerintah perlu kembali memperkuat one map and data policy. Selain itu, kesadaran lingkungan juga kunci dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara-negara yang memiliki pengelolaan sumber daya alam yang baik, pasti didasari kesadaran masyarakat yang tinggi dan telah tertanam sejak lama. IESA mendukung penuh rencana Presiden Prabowo untuk memasukkan kurikulum mengenai kesadaran lingkungan sejak SD, sebagaimana disampaikan pada puncak hari guru Nasional tahun 2025.

Selain memberikan catatan terhadap pengelolaan sumber daya alam, IESA juga memberikan catatan terhadap aspek lingkungan lainnya, yaitu pengelolaan sampah. Mayoritas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kota-kota besar di Indonesia mengalami over capacity. Pemerintah perlu memperkuat tata Kelola pengelolaan sampah melalui penerapan kewajiban mandatory spending bagi Pemerintah Daerah. Penerapan teknologi yang mampu mereduksi sampah secara signifikan sehingga dampak negatif di TPA dapat dikurangi, namun kemampuan mereduksi sampah tersebut harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga. Pengelolaan sampah ini, perlu dibuat sebagai satu kesatuan sistem hulu ke hilir, ujar Yuki.

IESA mengapresiasi inisiatif masyarakat yang bahu-membahu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena banjir besar, Cerminan gotong royong yang menjadi jati diri masyarakat Indonesia masih kuat mengakar hingga kini. Kedepannya, Pemerintah dan seluruh stakeholders terkait perlu memperbaiki tata kelola dan fokus dalam pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan karena kegagalan tata kelola tersebut akan berakibat pada bencana. Terakhir, Pemerintah perlu menyiapkan kapasitas sumberdaya manusia sehingga ketergantungan terhadap sumberdaya alam menurun, tutup Yuki.

Sekilas Tentang IESA

Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia atau Indonesian Environmental Scientist Association (IESA) didirikan pada tahun 2016. IESA memiliki visi sebagai berikut:(1) Menghimpun, mengembangkan, menghasilkan, dan mengamalkan IPTEK di bidang lingkungan, (2) Menghasilkan landasan kebijakan kepada pemerintah serta masyarakat lokal dan global dan (3) Mengembangkan kepakaran dan profesi ahli lingkungan. Saat ini, IESA beranggotakan 105 Doktor lingkungan dan 135 Magister lingkungan yang tersebar hampir di seluruh Indonesia.

Indonesia Environmental Scientist Association (IESA)

Narahubung    : Dr. Prisca Delima (WA: 08151653612)
Website           : www.iesa.or.id
Email               : iesa.indonesia@gmail.com

Sumber: