ITDP Indonesia mendukung reformasi angkot Bandung di forum rembug wargi
Mengatasi Krisis Mobilitas: ITDP Indonesia Dukung Reformasi Angkot Bandung di Forum Rembug Wargi
Ketiadaan pilihan transportasi umum yang andal telah memberikan beban mobilitas yang berat bagi warga Kota Bandung. Krisis transportasi ini berdampak langsung pada waktu, kesehatan, dan finansial masyarakat.
Dampak Krisis Transportasi di Bandung:
-
Waktu Terbuang: Rata-rata warga kehilangan setidaknya 129 jam per tahun akibat terjebak macet.
-
Kesehatan Fisik: Sebanyak 40% warga mengalami kelelahan fisik akibat situasi jalan raya.
-
Beban Finansial: Ongkos transportasi menguras hingga 37% pendapatan bulanan warga.
Merespons urgensi ini, Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot (AWB-PTA) bersama Demokrasi Kita menggelar forum multi-stakeholder Rembug Wargi bertajuk “Transformasi Angkot Menurut Wargi Bandung” pada Minggu, 28 Juni 2026, di Gedung Indonesia Menggugat.
Dalam forum tersebut, ITDP Indonesia yang diwakili oleh Transport Associate Syifa Maudini, hadir untuk membahas visi “angkot ideal” yang nantinya akan terintegrasi dengan rencana Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Pelajaran Sukses Reformasi Angkot dari 3 Kota
Syifa Maudini menjelaskan bahwa kunci keberhasilan reformasi transportasi publik di Jakarta, Semarang, dan Surakarta terletak pada komitmen pemerintah daerah untuk merangkul operator eksisting, bukan menyingkirkannya.
Meski proses transisi dan negosiasi membutuhkan waktu yang panjang seperti yang masih terjadi pada layanan Mikrotrans di Jakarta ketiga kota tersebut sukses mengadopsi skema Buy-the-Service (BTS) (pemerintah membayar operator berdasarkan jumlah kilometer tempuh).
Namun, setiap kota menerapkan strategi lokal yang berbeda:
| Kota | Strategi Khusus yang Diterapkan |
| Semarang | Menerapkan kebijakan scraping (penghancuran) armada tua milik operator dan membekukan izin trayek yang jalurnya tumpang tindih dengan rute pemerintah. |
| Surakarta | Mendorong pembentukan konsorsium bagi operator eksisting dan tegas mencabut izin trayek bagi operator yang enggan bergabung. |
| Jakarta | Melibatkan operator eksisting secara masif dalam jaringan transisi (contoh: Mikrotrans) melalui proses negosiasi yang berkelanjutan. |
4 Rekomendasi ITDP untuk Reformasi Angkot Bandung
Untuk menyukseskan transisi di Kota Bandung, ITDP Indonesia merumuskan empat langkah strategis:
-
Komitmen dan Regulasi Kuat: Pemerintah kota harus menjamin alokasi anggaran yang pasti, dukungan kebijakan, serta membentuk kelompok kerja (pokja) lintas sektor.
-
Komunikasi Berkelanjutan: Membangun dialog bertahap dengan pihak operator angkot agar proses adaptasi skema baru berjalan mulus.
-
Peningkatan Aspek Menyeluruh: Reformasi tidak hanya soal armada, tetapi juga menyentuh perbaikan infrastruktur pendukung dan aksesibilitas bagi semua warga.
-
Proyek Percontohan (Pilot Project): Melaksanakan uji coba implementasi di rute tertentu sebagai fase transisi teknis sebelum diterapkan secara massal di seluruh kota.
Cetak Biru (Blueprint) Tuntutan Wargi Bandung
Meskipun Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tidak hadir dalam forum Rembug Wargi ini, pihak aliansi menegaskan bahwa komunikasi dengan pembuat kebijakan telah berjalan.
Aliah Rusdinar, penggagas acara dari Demokrasi Kita, mengungkapkan bahwa dokumen blueprint rekomendasi dari masyarakat telah diserahkan langsung kepada Wali Kota. Dokumen tersebut memuat 5 poin esensial tuntutan reformasi:
-
Pembebasan sopir dari sistem setoran harian.
-
Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang jelas.
-
Integrasi rute angkot dengan jaringan BRT Bandung Raya.
-
Penunjukan satu otoritas transportasi daerah yang terkoordinasi.
-
Proses perencanaan transportasi yang bersifat partisipatif (melibatkan warga).
ITDP Indonesia menyatakan komitmen penuhnya untuk terus mendukung komunitas, pengamat transportasi, dan masyarakat Bandung dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan, inklusif, dan andal.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
