KLH Ingatkan Produsen untuk Segera Susun Peta Jalan Pengurangan Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) terus mendorong para produsen untuk mematuhi kewajiban menyusun peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Ujang Solihin Sidik , Kasubdit Tata Laksana Produsen Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PLSB3) KLH, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Aturan ini merupakan bagian dari implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen diperluas, yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas produk mereka hingga akhir siklus hidupnya, termasuk pengelolaan limbah.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq , telah mengirimkan surat kepada seluruh asosiasi produsen untuk menegaskan pentingnya penyusunan peta jalan tersebut. “Sudah bersurat Pak Menteri ke seluruh asosiasi agar setiap produsen melaksanakan kewajiban ini,” ujar Ujang.

Target Pengurangan Sampah

Aturan ini secara khusus menyasar produsen di sektor manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel , yang menjadi kontributor utama timbulan sampah di Indonesia. Dengan adanya peta jalan, produsen diharapkan dapat merancang strategi untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk mereka, seperti menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan atau mendaur ulang limbah pasca-konsumsi.

Menurut data KLH hingga Agustus 2024, dari 556 produsen yang telah menerima bimbingan teknis:

• 95 produsen sudah memiliki akun untuk menyusun peta jalan,
• 52 produsen telah mengirimkan dokumen peta jalan namun belum mendapatkan persetujuan,
• 21 produsen sudah menerima persetujuan dan siap melaksanakan program pengurangan sampah.

Hasilnya cukup signifikan. Sebanyak 20 produsen yang telah melaksanakan peta jalan berhasil mengurangi 127 ribu ton timbulan sampah pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan potensi besar jika semua produsen turut berpartisipasi.

Sanksi bagi Produsen yang Tidak Patuh

Ujang menegaskan bahwa pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi kepada produsen yang tidak mematuhi aturan ini. “Kalau produsen masih bandel, pasti ada tindakan dari pemerintah, misalnya peringatan dan langkah lainnya,” katanya.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa produsen benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dalam mengurangi sampah, terutama plastik, yang menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan. Sampah plastik sering kali berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) atau bahkan mencemari alam, seperti sungai dan laut.

Pentingnya Kolaborasi

Pengurangan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Ujang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. “Produsen harus memimpin dengan contoh nyata. Mereka harus merancang produk yang lebih mudah didaur ulang dan mengelola limbah pasca-konsumsi,” tambahnya.

KLH juga terus memberikan pendampingan teknis kepada produsen untuk membantu mereka menyusun peta jalan yang sesuai dengan kebutuhan industri masing-masing. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan lebih banyak produsen dapat memenuhi kewajiban mereka dalam waktu dekat.

Menuju Indonesia Bebas Sampah

Upaya KLH ini merupakan langkah strategis menuju visi Indonesia Bebas Sampah 2025 . Dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab produsen, diharapkan volume sampah yang berakhir di TPA dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, program ini juga mendorong inovasi dalam desain produk dan pengelolaan limbah, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Mari bersama-sama mendukung gerakan ini demi masa depan yang lebih hijau dan bebas sampah!

Baca artikel lengkapnya di Antara News