KLH Peringatkan Lonjakan Polusi Udara Saat Kemarau 2026, Pemda Jabodetabek Diminta Bertindak Nyata
Polusi udara di kawasan Jabodetabek diprediksi akan meningkat drastis seiring datangnya musim kemarau lebih awal pada April 2026. Pemerintah pun menegaskan bahwa upaya koordinasi tanpa aksi nyata di lapangan tidak akan cukup untuk menahan laju pencemaran udara.
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Edward Nixon Pakpahan, mengingatkan pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan sumber polusi.
“Polanya berubah sekarang, tidak bisa wacana lagi. Sebentar lagi April, kemarau datang, potensi polusi akan naik,” ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan, pengalaman selama periode mudik Lebaran menunjukkan bahwa kualitas udara cenderung membaik karena aktivitas transportasi dan industri menurun. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa sumber utama polusi berasal dari aktivitas manusia, khususnya sektor transportasi dan industri.
Namun, setelah aktivitas kembali normal, tingkat polusi kembali meningkat. Kondisi ini, menurut Edward, terus berulang setiap tahun tanpa penanganan yang serius.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Sebagai pemegang otoritas wilayah, pemerintah daerah dinilai memiliki kewenangan penuh untuk menindak sumber pencemaran, baik dari industri, pembakaran lahan, maupun emisi kendaraan.
Edward bahkan mengungkapkan pengalaman ketika laporan terkait pencemaran udara di kawasan industri tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat daerah. Akibatnya, Kementerian Lingkungan Hidup harus turun langsung untuk melakukan penindakan.
Salah satu contoh yang disorot adalah penutupan pabrik kertas di Tangerang pada Februari 2026, setelah terbukti mencemari udara dengan asap hitam secara terus-menerus.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya terus menyalahkan faktor cuaca atau arah angin sebagai penyebab utama polusi. Ia menegaskan bahwa langkah preventif seperti uji emisi kendaraan, pengendalian kemacetan, serta pengawasan terhadap pembakaran terbuka harus benar-benar dilaksanakan.
“Saya sudah melakukan atau belum? Saya sudah menjaga daerah saya atau tidak? Itu yang harus dijawab,” tegasnya.
KLH berharap setiap pemerintah daerah di Jabodetabek dapat menyusun langkah konkret dalam bentuk rencana aksi yang terukur. Rencana tersebut nantinya akan dikolaborasikan antarwilayah agar penanganan polusi udara bisa lebih efektif, mengingat sifat pencemaran yang tidak mengenal batas administratif.
Dengan kemarau yang diprediksi lebih panjang tahun ini, risiko terulangnya krisis polusi udara seperti pada 2023 semakin besar. Oleh karena itu, tindakan cepat dan nyata di lapangan menjadi kunci utama untuk melindungi kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
