Korsel Siap Pensiunkan PLTU, Ini Dampaknya bagi Industri Batu Bara RI
Korea Selatan resmi bergabung dengan Powering Past Coal Alliance (PPCA) pada gelaran COP30 di Belem, Brasil. Keputusan ini menjadi penanda penting bergesernya peta energi di Asia sekaligus ancaman nyata bagi negara-negara eksportir batu bara, termasuk Indonesia yang selama ini menjadi pemasok utama bagi Negeri Ginseng.
Dengan bergabungnya ke PPCA, Korea Selatan berkomitmen menghentikan operasi 41,2 gigawatt PLTU batu bara—sumber 60 persen emisi sektor ketenagalistrikannya. Pemerintah Seoul menargetkan porsi energi surya dan angin meningkat hingga 21,6 persen pada 2030. Selain itu, sebanyak 40 dari total 62 unit PLTU akan ditutup paling lambat pada 2040, sementara nasib 22 unit lainnya akan dikaji ulang pada 2026.
Arah Bisnis Energi Regional Berubah
Direktur Pelaksana Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai langkah Korea Selatan akan mengguncang lanskap energi regional.
“Dengan peningkatan pembangkitan energi bersih sebesar 8 persen dan penurunan output listrik batu bara, pemasok seperti Indonesia dan Australia harus mempertimbangkan kembali ketergantungan mereka pada batubara, terutama di tengah menurunnya impor dari Cina,” ujar Putra.
Sebagai konsumen batu bara terbesar ke-7 di dunia sekaligus salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia, perubahan kebijakan Korea Selatan diperkirakan akan langsung memukul pendapatan eksportir dan daerah penghasil batu bara. Proyeksi Kpler menunjukkan permintaan batu bara thermal negara tersebut dapat turun hingga 25 juta ton. Padahal, selama ini impor batu bara Korsel mencapai lebih dari 22 juta ton atau bernilai sekitar 1,7 miliar dolar AS per tahun.
Titik Balik Bisnis Batu Bara Global
Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menegaskan keputusan tersebut merupakan titik balik bagi industri batu bara internasional.
“Ketika Korea Selatan mulai menargetkan penghentian PLTU batu bara, perusahaan batu bara Indonesia harus bersiap menghadapi penurunan permintaan struktural dari pasar internasional,” kata Dwi.
Dampak penurunan ini diperkirakan turut menjalar ke Vietnam dan Filipina yang selama ini bergantung pada pasokan batu bara serta teknologi PLTU dari perusahaan-perusahaan energi Korea Selatan. Para investor energi asal Seoul diperkirakan akan mengalihkan pendanaan dari proyek batu bara baru ke energi terbarukan regional.
Pendiri Asia Research & Engagement (ARE), Ben McCarron, menambahkan bahwa keputusan Korea Selatan merupakan sinyal ekonomi yang mempercepat perubahan.
“Ini bukan sekadar janji iklim, melainkan langkah strategis untuk menjaga daya saing. Langkah ini meningkatkan standar bagi negara-negara Asia lainnya,” ujarnya.
Tekanan untuk Indonesia Semakin Kuat
Bagi Indonesia, perubahan arah kebijakan energi Korea Selatan menambah tekanan untuk mempercepat transisi energi. Pemerintah didorong memperluas skema pembiayaan transisi seperti Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP), serta menarik investasi untuk PLTS skala besar dan infrastruktur transmisi hijau.
“Tekanan dari negara mitra dagang memperkuat urgensi diversifikasi ekonomi daerah tambang dan penguatan kebijakan energi bersih,” tutup Dwi.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
