Krisis Air Makassar Jatuh ke Pundak Perempuan
Di sejumlah lorong utara Kota Makassar, bunyi benturan jeriken plastik di atas lantai semen menjelang subuh tidaklah sekadar pertanda mulainya sebuah aktivitas domestik. Ia adalah bunyi rotasi hidup yang terpaksa bergeser secara paksa.
Sebelum matahari terbit merayapi celah-celah atap seng, ketika sebagian warga kota masih terlelap dalam perlindungan kenyamanan penyejuk udara dan pompa air otomatis yang bekerja tanpa suara, para perempuan di lorong-lorong padat mulai meraba dinding tandon plastik.
Mereka menghitung sisa air di dasar drum, untuk memastikan apakah sisa air yang terbatas itu cukup untuk memandikan anak-anak sebelum berangkat sekolah atau sekadar menyeduh teh untuk memulai hari.
Di kota yang terus memamerkan kemewahan ruang publik baru, gedung-gedung bertingkat, serta kawasan komersial pesisir yang menjulang, ada sebuah narasi sunyi yang hampir selalu alpa dalam laporan capaian pembangunan. Narasi itu ditulis oleh jemari tegang para perempuan yang setiap hari memutar keran perpipaan publik dan hanya mendengarkan desis angin gersang.
Ketika musim kemarau menyergap Makassar, krisis ekologis ini tidak pernah jatuh secara netral dari langit. Ia hinggap tepat di atas pundak mereka yang berada di lapisan bawah, lalu mengendap menjadi beban fisik, psikologis, serta ekonomi yang harus ditanggung oleh tubuh perempuan lorong.
Secara kasat mata, kekeringan sering kali dibaca sebagai persoalan meteorologis belaka. Sebuah siklus penurunan curah hujan alami dan meningkatnya suhu udara yang rutin berulang saban tahun. Tetapi membaca krisis air di Makassar sekadar sebagai fluktuasi cuaca adalah bentuk pembacaan sosial yang parsial.
Air sebagai unsur paling purba yang menentukan batas antara kelangsungan hidup dan kerentanan manusia, perlahan mengalami pergeseran fungsi dari hak publik menjadi kebutuhan yang semakin mahal dan membebani. Di tengah situasi tersebut, struktur sosial-domestik masyarakat masih cenderung membebankan lebih banyak pekerjaan perawatan rumah tangga kepada perempuan.
Dampak kemarau panjang perkotaan ini tidak berhenti pada kekeringan keran rumah tangga. Tekanan terhadap ketersediaan air juga dapat merembet ke produktivitas pertanian perkotaan dan pada akhirnya memengaruhi harga serta pilihan pangan rumah tangga. Ketika harga bahan pokok merambat naik akibat keterbatasan pasokan sayuran, maka tekanan baru kembali bermuara di meja dapur.
Dalam banyak rumah tangga, perempuan memegang peran sentral dalam mengelola anggaran konsumsi harian, sehingga harus melakukan negosiasi rumit antara keterbatasan dana dan pemenuhan gizi keluarga.
Berbagai studi tentang kerja perawatan dan keadilan gender menunjukkan bahwa pemenuhan air domestik, sanitasi, hingga perawatan anggota keluarga masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan.
Ketika air mengalir lancar, tugas ini sudah membutuhkan energi yang tidak sedikit. Tetapi ketika pasokan air perpipaan terganggu selama berhari-hari, pekerjaan tersebut mendadak berubah menjadi kecemasan harian. Perempuanlah yang sering kali harus menyesuaikan jam istirahatnya untuk menunggu air mengalir pada larut malam, memantau kedatangan bantuan air atau bahkan mengangkut wadah-wadah air menyusuri gang-gang sempit.
Krisis Air & Pundak Perempuan Lorong Makassar (Sumber: Mongabay.co.id)
Pada situasi inilah letak ketidakadilan sosial yang mewujud secara material. Beban ekstra ini menagih stamina fisik secara langsung. Otot pundak yang tegang, tubuh yang memikul beban literan air, serta rasa kantuk yang menumpuk akibat siklus tidur yang terganggu adalah jejak-jejak krisis perkotaan yang terukir di tubuh perempuan. Kemarau tidak sekadar menekan ketersediaan air, tetapi ia secara perlahan menguras daya tahan fisik dan mental manusia yang merawat kehidupan di dalam rumah.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi kota kerap menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Tetapi kerangka Doughnut Economics yang digagas Doughnut Economics Action Lab menawarkan cermin analisis yang lebih berimbang. Sebuah kota idealnya mampu menjaga dua batas penting, yaitu fondasi sosial yang menjamin kesejahteraan dasar warganya dan atap ekologis yang memastikan keberlanjutan daya dukung lingkungan. Makassar saat ini memperlihatkan tantangan yang tidak ringan pada kedua sisi tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2025 mencapai 71,63 ribu jiwa, atau sekitar 4,43 persen dari total populasi kota. Bagi sebagian rumah tangga berpenghasilan rendah ini, gangguan pasokan air bersih mempersempit pilihan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
