Menteri LH dan Sri Sultan HB X Bahas Pembangunan Berkelanjutan yang Memuliakan Alam dan Masyarakat
Yogyakarta – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Prinsip tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuannya dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Jumhur mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh banyak inspirasi dari filosofi kepemimpinan dan kearifan lokal Yogyakarta yang menempatkan hubungan harmonis antara manusia dan alam sebagai fondasi pembangunan.
“Saya mendapatkan wisdom dari Sri Sultan HB X bahwa kita harus mengayomi alam lingkungan,” ujar Menteri Jumhur.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut selaras dengan visi strategis Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mendorong pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan.
Menteri Jumhur menekankan bahwa pembangunan yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia dengan sesama manusia serta hubungan manusia dengan lingkungan. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan serupa kembali disampaikan Menteri Jumhur saat menjadi pembicara utama dalam Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan di masa depan harus memasukkan indikator ketahanan sosial dan ketahanan ekologis secara terpadu.
Menurutnya, pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama ini telah berkembang dengan baik dari sisi lingkungan, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek sosial agar pembangunan dapat diterima dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Saat ini aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari sisi lingkungannya sudah baik, tetapi perlu diperbaiki dari sisi integrasi dan persiapan sosial. Itu harus dipikirkan,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Jumhur juga menyoroti pentingnya menghadirkan keadilan sosial dalam setiap investasi berskala besar. Ia menilai keberadaan industri maupun korporasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan, serta pelibatan masyarakat dalam rantai pasok ekonomi lokal. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berorientasi pada masa depan harus dibangun di atas keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Filosofi lokal yang diwariskan secara turun-temurun dinilai dapat menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya tahan bagi generasi mendatang.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
