Berita

Penataan Permukiman dan Pengelolaan Sampah Harus Berjalan Bersamaan: Pemerintah Siapkan Proyek Percontohan di Lima Kota

Pemerintah mulai mendorong pendekatan baru dalam penataan kawasan permukiman perkotaan. Bukan hanya memperbaiki rumah dan membangun infrastruktur dasar, tetapi juga mengintegrasikan sanitasi serta pengelolaan sampah agar lingkungan tempat tinggal menjadi lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan.

Persoalan permukiman kumuh dan sampah perkotaan selama ini kerap ditangani melalui program yang berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan rumah dilakukan melalui program perumahan, perbaikan sanitasi ditangani oleh sektor infrastruktur, sementara pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup. Padahal, ketiganya saling berkaitan dan secara langsung menentukan kualitas lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Menyadari pentingnya keterpaduan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan proyek percontohan atau pilot project penataan perumahan dan kawasan permukiman terpadu di lima kota di Indonesia.

Program yang dibahas pada 10 November 2026 ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, menyediakan infrastruktur dasar, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan hunian layak harus berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem persampahan yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali.

Mengubah Pola Penanganan Sampah dari Hulu

Salah satu gagasan penting dalam program ini adalah mengubah pendekatan pengelolaan sampah yang selama ini masih didominasi pola kumpul, angkut, dan buang. Pemerintah mendorong agar pengurangan dan pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan sesuai karakteristik materialnya.

Ketua Umum ADEKSI, Danve Ishak Palit, menilai persoalan sampah di perkotaan bukan hanya disebabkan oleh besarnya volume sampah, tetapi juga terbatasnya fasilitas penampungan dan pengolahan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang mampu mengurangi sampah sejak awal, bukan sekadar memperbesar kapasitas tempat pembuangan.

Sejumlah praktik di daerah turut menjadi bahan pembelajaran. Kota Depok, misalnya, mengembangkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus. Sampah tersebut kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot, sehingga sebagian material yang sebelumnya dibuang dapat dimanfaatkan kembali.

Pendekatan ini juga dikaitkan dengan pemberian insentif kepada masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan. Artinya, partisipasi warga dalam mengurangi sampah berpotensi memperoleh manfaat langsung, bukan hanya menjadi kewajiban tanpa penghargaan.

Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Kegiatan edukasi dan pengolahan sampah organik dilakukan hingga tingkat kelurahan, termasuk menghubungkannya dengan aktivitas pangan yang menjadi salah satu sumber timbulan sampah.

Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah didorong menjalin kemitraan dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna memperkuat kegiatan daur ulang. ADEKSI juga menyampaikan kesiapan untuk mengembangkan skema offtaker atau pihak yang menyerap hasil pengolahan sampah, khususnya kompos, melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Sampah Menjadi Bagian dari Perencanaan Permukiman

Hal yang menarik dari rencana kerja sama ini adalah dorongan untuk memasukkan pengelolaan sampah ke dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai urusan tambahan setelah pembangunan kawasan selesai. Fasilitas persampahan harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan, bersamaan dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sanitasi, drainase, serta infrastruktur dasar lainnya.

Kawasan permukiman yang tertata seharusnya memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas, mulai dari fasilitas pemilahan, tempat penampungan sementara, pengangkutan, hingga pengolahan. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, kawasan yang telah direnovasi sekalipun berisiko kembali menghadapi persoalan lingkungan yang sama.

Kementerian PKP juga mencontohkan penataan kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta, yang menggabungkan peningkatan kualitas hunian, penanganan kawasan kumuh, dan perbaikan sanitasi dengan dukungan CSR sektor swasta.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas permukiman tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki kondisi fisik bangunan. Ketersediaan infrastruktur dasar, kualitas lingkungan, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan harus menjadi bagian dari satu kesatuan program.

Lima Kota Menjadi Laboratorium Penataan Kawasan Terpadu

Proyek percontohan di lima kota akan menjadi tahap awal untuk menguji model penataan permukiman yang mengintegrasikan perumahan, sanitasi, infrastruktur dasar, dan pengelolaan sampah.

Penentuan lokasi akan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta kesiapan masing-masing pemerintah kota. Model yang dikembangkan diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dapat diterapkan kembali di daerah lain.

Selain itu, Kementerian PKP dan ADEKSI membahas pentingnya harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, serta dukungan penganggaran. Kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat juga diperlukan agar pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

Dukungan regulasi turut diarahkan untuk membuka peluang investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk teknologi pemanfaatan sampah menjadi energi atau waste-to-energy. Namun, teknologi tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, dengan tetap mengutamakan pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, dan daur ulang material.

Keberhasilan Tidak Cukup Diukur dari Rumah yang Diperbaiki

Rencana integrasi penataan permukiman dan pengelolaan sampah ini merupakan langkah penting karena menyentuh persoalan mendasar dalam pembangunan perkotaan. Rumah yang layak tidak akan memberikan kualitas hidup optimal apabila lingkungan sekitarnya masih dipenuhi sampah, saluran air tersumbat, sanitasi buruk, dan fasilitas umum tidak memadai.

Tantangan berikutnya adalah memastikan proyek percontohan benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Keberhasilan tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah rumah yang diperbaiki, fasilitas yang dibangun, atau volume sampah yang berhasil diangkut. Indikator lain perlu diperhatikan, seperti penurunan timbulan sampah, peningkatan pemilahan di tingkat rumah tangga, berfungsinya fasilitas pengolahan, kualitas sanitasi, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Aspek keberlanjutan juga harus menjadi perhatian. Fasilitas yang dibangun perlu memiliki pengelola, biaya operasional, kepastian pengangkutan, dan pasar bagi hasil pengolahan sampah. Tanpa sistem operasional yang jelas, fasilitas berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal setelah proyek pembangunan selesai.

Pada akhirnya, penataan permukiman dan pengelolaan sampah tidak seharusnya menjadi dua agenda pembangunan yang terpisah. Keduanya merupakan bagian dari upaya membangun kota yang sehat, nyaman, dan tangguh menghadapi persoalan lingkungan. Jika proyek percontohan di lima kota mampu membuktikan pendekatan ini, model tersebut dapat menjadi referensi penting bagi kota-kota lain dalam membangun kawasan permukiman yang tidak hanya layak huni, tetapi juga berkelanjutan.

Referensi Utama

  1. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman – Menteri PKP Ajak ADEKSI Siapkan Pilot Project Integrasi Penataan Permukiman dan Pengelolaan Sampah
  2. JDIH Kementerian PKP – Berita dan Informasi Kementerian PKP

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO