Perjuangan Kasepuhan Ciptamulya menjaga mata air dari gempuran tambang

Resiliensi Kasepuhan Ciptamulya: Menjaga Kedaulatan Air di Tengah Krisis Iklim dan Tambang Ilegal

Kasepuhan Ciptamulya di Cisolok, Sukabumi, merupakan potret nyata bagaimana masyarakat adat berjuang mempertahankan kedaulatan sumber daya alam mereka. Di kaki Gunung Halimun, keberlangsungan hidup warga kini terhimpit di antara pergeseran iklim global dan tekanan ekonomi dari aktivitas pertambangan tanpa izin.

1. Sistem “Manintin”: Penjaga Infrastruktur Air Adat

Ketahanan pangan Kasepuhan Ciptamulya sangat bergantung pada sistem distribusi air yang dikelola secara tradisional namun terstruktur.

• Sumber Air: Berasal dari empat sirah cai (mata air) di Sungai Cipanengah yang terletak 3 km dari perkampungan.
• Aktor Kunci: Manintin, petugas adat yang bertanggung jawab atas perawatan instalasi pipa, pembersihan sumber air, dan pembagian debit air secara adil.
• Infrastruktur: Menggunakan pipa transmisi yang mengalirkan air ke bak penampungan beton di pusat kasepuhan (Imah Gede) sebelum didistribusikan ke dusun-dusun.
• Filosofi Pertanian: Warga memegang prinsip satu kali masa tanam padi per tahun untuk menjaga kesuburan tanah (restorasi lahan secara alami), yang dipadukan dengan penyimpanan di leuit (lumbung).

2. Analisis Risiko: Gempuran Iklim dan Musim Ekstrem

Berdasarkan data BMKG tahun 2025, wilayah Cisolok menghadapi ketidakpastian pola musim yang signifikan:

Parameter Iklim	Prakiraan 2025	Dampak bagi Kasepuhan
Sifat Hujan	Atas Normal (Hujan sepanjang tahun)	Risiko longsor pada jalur pipa dan terasering sawah.
Puncak Hujan	Oktober – November 2025	Potensi banjir bandang dan kerusakan sumber air (sirah cai).
Kapasitas Buffer	Hutan Adat sebagai pengatur debit	Kerusakan hutan memperlemah daya serap air tanah.

3. Ancaman Eksistensial: Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Kerusakan ekologis paling masif saat ini bersumber dari aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan garapan. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga sosial:

• Degradasi Lahan: Pengelupasan lereng bukit (seperti di Gunung Engang) yang memicu longsoran tanah ke saluran irigasi.
• Erosi Budaya: Pergeseran mata pencaharian dari tani ke tambang melemahkan tradisi gotong royong dan ketahanan pangan jangka panjang.
• Konflik Lahan: Wilayah adat yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) membatasi otoritas kasepuhan dalam menindak pelaku perusakan hutan.

---

4. Dilema Hukum dan Kebutuhan Regulasi

Ketua Adat Kasepuhan Ciptamulya menegaskan bahwa SK (Surat Keputusan) saat ini belum cukup kuat untuk melindungi wilayah mereka. Masyarakat mendesak adanya:

1. Peraturan Daerah (Perda): Payung hukum yang memberikan mandat penuh kepada kasepuhan untuk melakukan penghijauan dan pengawasan hutan adat secara mandiri.
2. Rekonsiliasi Wilayah: Kejelasan status antara hutan taman nasional dan ruang hidup masyarakat adat untuk mempermudah kontrol sosial terhadap aktivitas tambang.

5. Strategi Adaptasi dan Kolaborasi

Untuk menjaga kelestarian air dan hutan, beberapa inisiatif telah dijalankan:

• Pipanisasi Berkelanjutan: Pembangunan jaringan pipa permanen oleh pemerintah daerah yang tidak mengubah bentang alam hulu.
• Program Katapang (Ketahanan Pangan): Penyaluran bantuan sarana air bersih dan irigasi oleh pemerintah desa.
• Prinsip Ekologis: Memegang teguh semboyan “Leuweung hejo, urang masyarakat bisa ngejo” (Hutan hijau, masyarakat bisa makan nasi).

Perjuangan Kasepuhan Ciptamulya adalah pengingat bahwa perlindungan hutan di hulu sungai adalah investasi termurah untuk ketersediaan air dan pangan di masa depan. Namun, keberanian para “Manintin” menjaga pipa tidak akan cukup jika payung hukum adat tidak segera diperkuat untuk membendung laju tambang ilegal.

sumber:

https://www.ekuatorial.com/2025/10/perjuangan-kasepuhan-ciptamulya-menjaga-mata-air-dari-gempuran-tambang/