Pemerintah “groundbreaking” 5 proyek PESL pada juni 2026, ubah sampah jadi listrik
Pemerintah Targetkan Groundbreaking 5 Proyek PSEL pada Juni 2026
Jakarta – Dalam upaya mengatasi krisis sampah nasional, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk lima proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dijadwalkan pada Juni 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar percepatan infrastruktur ramah lingkungan untuk mengubah beban limbah menjadi sumber energi terbarukan.
1. Lokasi Strategis Groundbreaking Juni 2026
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, mengonfirmasi bahwa lima proyek awal ini akan difokuskan pada wilayah aglomerasi dengan tingkat produksi sampah tinggi:
- Kota Bekasi
- Kota Yogyakarta
- Bogor Raya
- Denpasar Raya
- Bandung Raya
Proyek-proyek ini adalah pionir dari rencana besar pembangunan PSEL di 30 lokasi aglomerasi yang nantinya akan mencakup total 61 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
2. Urgensi Nasional: Sampah vs Kapasitas TPA
Target ambisius ini dipicu oleh kesenjangan antara produksi limbah harian dan kapasitas daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
| Data Indikator | Statistik |
|---|---|
| Total Timbulan Sampah Nasional | 141.926 ton / hari |
| Target Pengurangan melalui PSEL (2029) | ~33.000 ton / hari |
| Persentase Pengurangan Sampah | 22,48% dari total nasional |
| Target Pengelolaan Sampah 100% | Tahun 2029 (Sesuai RPJMN 2025-2029) |
3. Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pemerintah menetapkan PSEL sebagai Proyek Strategis Nasional, terutama di wilayah perkotaan. Mengingat kompleksitasnya, terdapat kriteria khusus bagi daerah yang ingin membangun fasilitas ini:
- Volume Sampah: Menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari.
- Pendekatan Aglomerasi: Penggabungan pengelolaan wilayah pusat dengan daerah penyangga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan skala ekonomi.
- Teknologi Waste-to-Energy (WtE): Fokus pada konversi limbah sisa yang sudah tidak bisa didaur ulang menjadi energi listrik.
4. Dasar Hukum dan Visi Jangka Panjang
Pembangunan infrastruktur ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Visi utamanya adalah mencapai Zero Waste pada 2029, di mana seluruh sampah nasional sudah harus terkelola dengan baik melalui sistem terpadu.
Pemerintah juga membuka pintu lebar bagi keterlibatan sektor swasta dan badan usaha (seperti Danantara dan OASA) untuk mempercepat penyediaan fasilitas di 31 wilayah aglomerasi lainnya yang saat ini sedang dalam tahap pengkajian.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
