Integrasi Transportasi Jabodetabek Jadi Kebutuhan Mendesak, ITDP Dorong Pembentukan Kelembagaan yang Kuat dan Terpadu
Mobilitas jutaan masyarakat yang melintasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membutuhkan sistem transportasi publik yang tidak hanya saling terhubung secara fisik, tetapi juga terintegrasi dalam pengelolaan, pendanaan, tarif, dan layanan. ITDP Indonesia mendorong penguatan kelembagaan transportasi lintas daerah untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Tingginya mobilitas masyarakat yang setiap hari melakukan perjalanan lintas wilayah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek semakin memperlihatkan pentingnya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan dikelola melalui mekanisme kelembagaan yang jelas. Meskipun berbagai layanan angkutan umum telah tersedia, perbedaan kewenangan administratif, mekanisme pembiayaan, pengelolaan aset, hingga sistem tarif antaroperator masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang benar-benar terhubung dan mudah digunakan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama ViriyaENB melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mekanisme Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek, yang merupakan bagian dari program Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek atau CLEAR Jabodetabek. Pertemuan ini melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 13 Mei 2026, dengan tujuan memperdalam mekanisme pengelolaan transportasi yang melibatkan berbagai pemerintah daerah dan operator angkutan umum.
Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah provinsi dan pemerintah kota di kawasan Jabodetabek, serta sejumlah operator transportasi publik dan lembaga terkait. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa persoalan integrasi transportasi metropolitan membutuhkan pendekatan bersama yang melampaui batas administratif daerah maupun kewenangan masing-masing instansi.
Integrasi Transportasi Tidak Cukup Hanya Menghubungkan Moda
Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan integrasi transportasi Jabodetabek dapat dilaksanakan secara efektif. Menurutnya, keberhasilan integrasi tidak cukup hanya ditentukan oleh struktur organisasi dan pembagian kewenangan, tetapi juga bergantung pada pengaturan pendanaan, kerja sama antarlembaga, pengelolaan aset, serta penyatuan sistem tarif dan data di berbagai wilayah.
Pendekatan tersebut diperlukan karena masyarakat Jabodetabek kerap menggunakan lebih dari satu moda transportasi untuk menyelesaikan perjalanan sehari-hari, sehingga kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada masing-masing operator, tetapi juga pada kemudahan perpindahan antarlayanan. Ketika sistem transportasi dikelola secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai, proses integrasi berpotensi menghadapi hambatan yang memengaruhi kenyamanan, efisiensi perjalanan, serta keterjangkauan biaya bagi masyarakat.
Penguatan kelembagaan transportasi diharapkan mampu menghadirkan sistem perjalanan yang lebih terkoordinasi, sekaligus mendukung upaya mengurangi kemacetan, pencemaran udara, dan emisi dari sektor transportasi. Dengan pengelolaan yang lebih terpadu, berbagai kebijakan pengembangan angkutan umum dapat diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat metropolitan secara berkelanjutan.
Pembagian Kewenangan dan Pengelolaan Aset Perlu Diperjelas
Salah satu pembahasan utama dalam FGD tersebut adalah kebutuhan memperjelas fungsi dan kewenangan Badan Layanan Bersama (BLB) sebagai bagian dari rancangan kelembagaan transportasi terintegrasi Jabodetabek. Kejelasan tersebut mencakup mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi lintas wilayah dan antarmoda, serta pengaturan tanggung jawab terhadap aset transportasi yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan.
Para peserta menilai bahwa pembentukan mekanisme kelembagaan harus mempertimbangkan keberadaan institusi dan sumber daya yang telah tersedia, sehingga penguatan koordinasi tidak justru menciptakan lapisan birokrasi baru yang memperumit pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut penting agar kelembagaan yang dikembangkan mampu menjalankan fungsi operasional secara nyata, bukan sekadar menambah struktur administratif yang belum tentu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Kejelasan pembagian tanggung jawab juga menjadi semakin penting karena penyelenggaraan transportasi Jabodetabek melibatkan berbagai pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal serta prioritas pembangunan yang berbeda. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, kebijakan transportasi berpotensi berjalan secara parsial dan menyulitkan penyusunan program pengembangan jaringan angkutan umum yang membutuhkan dukungan lintas wilayah.
Pendanaan Berkelanjutan Menjadi Tantangan Utama
Selain persoalan kelembagaan, mekanisme pendanaan dan pembiayaan menjadi perhatian penting karena layanan transportasi publik metropolitan membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Perbedaan kapasitas fiskal antara pemerintah daerah di Jabodetabek menuntut adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, termasuk dalam penyediaan subsidi pelayanan publik melalui skema Public Service Obligation atau PSO.
Diskusi tersebut menekankan perlunya mekanisme pembiayaan yang dapat menjamin keberlanjutan pelayanan dalam jangka panjang, termasuk komitmen penganggaran lintas tahun serta pengembangan insentif yang mendorong partisipasi pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat juga dipandang dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat keterlibatan daerah, terutama ketika pengembangan layanan transportasi membutuhkan investasi dan subsidi yang tidak dapat ditanggung oleh satu wilayah saja.
Pembiayaan yang terencana menjadi bagian penting dalam memastikan integrasi transportasi tidak hanya dilaksanakan melalui proyek jangka pendek, tetapi berkembang menjadi sistem pelayanan yang mampu dipertahankan dalam berbagai kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan. Dengan pengaturan pendanaan yang lebih jelas, pemerintah daerah dan operator diharapkan memiliki kepastian yang lebih baik dalam merencanakan pengembangan layanan maupun kebutuhan operasional.
Integrasi Tarif dan Data Harus Menjadi Prioritas
Salah satu aspek penting lainnya adalah kebutuhan membangun integrasi data dan tarif antara berbagai operator transportasi publik di Jabodetabek. Keselarasan sistem informasi dan mekanisme pembayaran diperlukan agar perjalanan yang melibatkan beberapa moda dapat dilakukan dengan lebih mudah, sekaligus memberikan dasar pengelolaan layanan yang lebih efisien.
Pengembangan integrasi tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan karena setiap operator dapat memiliki sistem operasional, pengelolaan informasi, serta mekanisme tarif yang berbeda. Oleh karena itu, penyatuan layanan tidak cukup dilakukan melalui pengembangan teknologi semata, tetapi harus didukung oleh kesepakatan mengenai tata kelola data, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme kerja sama antaroperator.
Dalam pembahasan tersebut, Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi atau RIPKA juga diharapkan dapat diterjemahkan menjadi pedoman pelaksanaan yang konkret, sehingga pemerintah daerah memiliki acuan bersama dalam merencanakan integrasi transportasi. Keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan menjadi perhatian penting agar pelaksanaan program tidak bergantung sepenuhnya pada pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas kebijakan daerah.
Menuju Transportasi Metropolitan yang Lebih Efisien dan Rendah Emisi
Hasil FGD akan digunakan ITDP Indonesia bersama ViriyaENB untuk mempertajam kerangka mekanisme kelembagaan transportasi terintegrasi yang sedang dikembangkan sebagai pembaruan dari Studi Integrasi Transportasi di Jabodetabek pada 2024. Pembaruan tersebut mempertimbangkan perkembangan regulasi dan kondisi kelembagaan terkini, sehingga rekomendasi yang dihasilkan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Gonggomtua menjelaskan bahwa tahapan berikutnya mencakup sosialisasi temuan dan rekomendasi, disertai pemodelan transportasi untuk mendorong integrasi fisik, operasional, dan tarif yang lebih baik. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan sistem transportasi diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan antarlembaga, tetapi juga memberikan dasar teknis untuk meningkatkan keterhubungan jaringan dan kualitas pelayanan masyarakat.
Pada akhirnya, upaya membangun transportasi Jabodetabek yang terintegrasi membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta operator angkutan umum dalam menyusun sistem kelembagaan yang memiliki kewenangan jelas, pembiayaan berkelanjutan, dan mekanisme pengelolaan yang efektif. Keberhasilan integrasi tidak hanya akan menentukan kemudahan masyarakat dalam melakukan perjalanan lintas wilayah, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, menekan kemacetan dan polusi udara, serta membangun kawasan metropolitan yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan.
Sumber: ITDP Indonesia, ITDP Indonesia Dorong Pembahasan Sistem Transportasi Terintegrasi Jabodetabek, 17 September 2026.
