Tiga Dekade Konferensi Iklim Dunia: Perjalanan COP dari Rio de Janeiro hingga Perjanjian Paris
Selama lebih dari 30 tahun, negara-negara di dunia berkumpul melalui Conference of the Parties (COP) untuk merundingkan langkah bersama menghadapi perubahan iklim. Berbagai kesepakatan bersejarah telah dihasilkan, tetapi perjalanan panjang ini juga memperlihatkan betapa sulitnya mengubah komitmen internasional menjadi tindakan nyata.
Perubahan iklim merupakan tantangan global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara sendiri-sendiri. Emisi gas rumah kaca yang dilepaskan di suatu wilayah dapat memengaruhi sistem iklim seluruh bumi. Karena itu, upaya mengendalikan pemanasan global membutuhkan kerja sama lintas negara, kesepakatan bersama, serta mekanisme untuk memastikan setiap negara menjalankan komitmennya.
Salah satu wadah utama kerja sama tersebut adalah Conference of the Parties (COP), yaitu konferensi tahunan negara-negara yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Forum ini menjadi tempat pemerintah merundingkan kebijakan, mengevaluasi kemajuan, dan menyepakati langkah untuk mengurangi emisi serta menghadapi dampak perubahan iklim.
Perjalanan COP berawal dari meningkatnya kesadaran global mengenai ancaman perubahan iklim pada akhir 1980-an. Kesadaran tersebut kemudian melahirkan kerangka kerja sama internasional yang menjadi fondasi diplomasi iklim hingga saat ini.
1992: Berawal dari Konferensi Bumi di Rio de Janeiro
Tonggak penting diplomasi iklim dunia terjadi pada Juni 1992 melalui Earth Summit atau Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara mengadopsi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai kerangka kerja sama internasional untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan mencegah gangguan berbahaya terhadap sistem iklim.
UNFCCC mulai berlaku pada 1994 setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setahun kemudian, negara-negara pihak menyelenggarakan COP pertama di Berlin, Jerman, pada 1995.
Sejak saat itu, COP menjadi agenda tahunan yang mempertemukan pemerintah, ilmuwan, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
1997: Protokol Kyoto Menjadi Kesepakatan Bersejarah
Salah satu pencapaian penting dalam sejarah COP terjadi pada 1997 melalui COP3 di Kyoto, Jepang. Pertemuan tersebut menghasilkan Protokol Kyoto, sebuah perjanjian internasional yang untuk pertama kalinya menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang mengikat secara hukum bagi negara-negara maju yang tercakup di dalamnya.
Protokol Kyoto mencerminkan prinsip bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi perubahan iklim, tetapi tingkat tanggung jawab dan kemampuan masing-masing negara berbeda.
Meskipun menjadi langkah penting, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan kepentingan ekonomi, politik, dan tanggung jawab historis antarnegara. Perdebatan mengenai pembagian beban pengurangan emisi terus menjadi salah satu isu utama dalam negosiasi iklim internasional.
2007: Bali Menjadi Bagian Penting dalam Negosiasi Iklim
Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam sejarah diplomasi iklim dunia melalui penyelenggaraan COP13 di Bali pada Desember 2007.
Pertemuan ini menghasilkan Bali Road Map, sebuah peta jalan negosiasi untuk memperkuat kerja sama iklim setelah periode pertama Protokol Kyoto. Salah satu hasil pentingnya adalah Bali Action Plan, yang membuka jalur perundingan mengenai mitigasi, adaptasi, pendanaan, dan transfer teknologi.
Bali juga memperkuat perhatian dunia terhadap pentingnya keterlibatan negara berkembang dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Negara-negara berkembang membutuhkan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar dapat menjalankan aksi iklim tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan.
2009: Kopenhagen dan Sulitnya Mencapai Kesepakatan Global
COP15 di Kopenhagen, Denmark, pada 2009 menjadi salah satu episode yang memperlihatkan rumitnya negosiasi iklim global.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan baru yang lebih ambisius untuk memperkuat komitmen pengurangan emisi. Namun, perbedaan kepentingan di antara negara-negara maju dan berkembang membuat para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan mengikat sebagaimana diharapkan.
Hasil pertemuan tersebut adalah Copenhagen Accord, yang kemudian dicatat oleh COP. Meskipun tidak menjadi perjanjian yang mengikat, kesepakatan tersebut memuat sejumlah arah kebijakan, termasuk pengakuan terhadap tujuan membatasi kenaikan suhu global dan komitmen pendanaan iklim.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kesepakatan internasional membutuhkan kompromi, kepercayaan, dan pembagian tanggung jawab yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
2015: Perjanjian Paris Mengubah Arah Diplomasi Iklim
Titik balik berikutnya terjadi pada COP21 di Paris, Prancis, pada Desember 2015. Negara-negara berhasil mengadopsi Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan iklim global yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia.
Perjanjian ini menetapkan tujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri, sekaligus mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius.
Berbeda dengan Protokol Kyoto yang menetapkan target pengurangan emisi mengikat bagi kelompok negara maju tertentu, Perjanjian Paris menggunakan pendekatan kontribusi nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC). Setiap negara menyusun target dan rencana aksi iklimnya sendiri, kemudian diharapkan memperbaruinya secara berkala dengan tingkat ambisi yang semakin meningkat.
Perjanjian Paris juga memperkuat kerja sama dalam adaptasi perubahan iklim, pendanaan, transparansi, dan dukungan bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan kapasitas.
2021–2025: Dari Komitmen Menuju Implementasi
Setelah Perjanjian Paris, pembahasan dalam COP semakin diarahkan pada bagaimana komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
COP26 di Glasgow, Inggris, pada 2021 menghasilkan Glasgow Climate Pact. Kesepakatan ini antara lain memperkuat upaya membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, mengurangi emisi, dan menyediakan pendanaan. Untuk pertama kalinya, keputusan COP secara eksplisit menyerukan pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara tanpa teknologi penangkapan emisi serta penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien.
Pada COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, tahun 2022, negara-negara menyepakati pembentukan pendanaan khusus untuk membantu negara berkembang menghadapi kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim atau Loss and Damage. Keputusan ini menjadi perkembangan penting bagi negara-negara yang menghadapi dampak bencana iklim, meskipun kontribusi dan mekanisme pendanaannya masih membutuhkan penguatan.
COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 2023 menghasilkan keputusan Global Stocktake pertama berdasarkan Perjanjian Paris. Salah satu hasil yang paling banyak mendapat perhatian adalah seruan untuk melakukan transisi menjauh dari bahan bakar fosil dalam sistem energi secara adil, teratur, dan berkeadilan.
Selanjutnya, COP29 di Baku, Azerbaijan, pada 2024 menghasilkan kesepakatan pendanaan iklim baru. Negara-negara maju didorong untuk mengambil peran dalam upaya meningkatkan pendanaan bagi negara berkembang hingga setidaknya US$300 miliar per tahun pada 2035.
COP30 yang berlangsung di Belém, Brasil, pada November 2025 kembali menempatkan implementasi sebagai perhatian utama. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan untuk memperkuat aksi iklim, termasuk peningkatan dukungan pendanaan bagi negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta dukungan bagi pekerja dan masyarakat dalam proses transisi menuju energi bersih.
COP31 dan Tantangan Berikutnya
Perjalanan konferensi iklim dunia terus berlanjut. COP31 dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Agenda ini menjadi bagian dari proses diplomasi iklim yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Tantangan yang dihadapi tidak lagi sebatas menghasilkan dokumen kesepakatan. Negara-negara perlu memastikan bahwa target pengurangan emisi diterjemahkan menjadi kebijakan energi, perlindungan hutan, pembangunan rendah karbon, peningkatan ketahanan masyarakat, serta pendanaan yang benar-benar dapat diakses.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, forum COP memiliki arti penting. Indonesia menghadapi kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi emisi, melindungi hutan dan ekosistem, memperkuat ketahanan terhadap bencana iklim, serta memastikan transisi energi berlangsung secara adil.
Tiga Dekade Diplomasi Iklim: Seberapa Jauh Dunia Telah Bergerak?
Sejarah COP menunjukkan bahwa kerja sama internasional telah menghasilkan sejumlah pencapaian penting, mulai dari UNFCCC, Protokol Kyoto, hingga Perjanjian Paris. Namun, keberadaan kesepakatan tidak secara otomatis menjamin bahwa pemanasan global dapat dikendalikan.
Kesenjangan antara target dan pelaksanaan masih menjadi tantangan besar. Emisi global, ketergantungan pada bahan bakar fosil, kebutuhan pendanaan, dan ketimpangan kemampuan antarnegara memperlihatkan bahwa perubahan sistem ekonomi dan energi membutuhkan upaya yang jauh lebih besar.
Pada akhirnya, keberhasilan COP tidak semestinya hanya diukur dari jumlah negara yang hadir atau banyaknya kesepakatan yang ditandatangani. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh keputusan tersebut menghasilkan penurunan emisi, melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim, dan mempercepat perubahan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.
