KalSel Bangun Hutan Akasia 400 Hektare di Kotabaru

Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa serta menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memprakarsai pembangunan hutan tanaman akasia seluas 400 hektare melalui program perhutanan sosial. Program ini dilaksanakan di kawasan Kelompok Tani Hutan (KTH) Batuah Jaya, Desa Batuah, Kabupaten Kotabaru.

Program tersebut merupakan hasil kerja sama strategis antara Dishut Kalsel, PT. Khatulistiwa Bumi Pertiwi, dan KTH Batuah Jaya selaku pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas total 476 hektare. Kolaborasi ini dirancang tidak hanya untuk rehabilitasi hutan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kolaborasi Tripartit: Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Dishut Kalsel, I Gede Arya Subhakti, menyampaikan bahwa program ini adalah contoh nyata dari model pembangunan kehutanan yang bersifat kolaboratif. Ia menjelaskan bahwa draf kerja sama yang telah disusun mencakup seluruh tahapan pengelolaan hutan tanaman secara komprehensif, mulai dari survei dan pemetaan, penataan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan dan pemasaran hasil hutan tanaman.

“Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berorientasi pada pemberdayaan,” kata Arya di Banjarbaru, Kamis (17/7/2025).

Dalam skema ini, PT. Khatulistiwa Bumi Pertiwi mengambil peran sebagai mitra penyedia pendanaan, bibit tanaman akasia, serta pendampingan teknis lapangan, sedangkan KTH Batuah Jaya bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional dan menjaga kondisi sosial di lapangan agar tetap kondusif.

Sistem Agroforestry dan Tumpang Sari Dorong Produktivitas

Menariknya, proyek hutan akasia ini juga membuka peluang bagi para anggota KTH untuk melakukan usaha tumpang sari melalui pendekatan agroforestry dan sylvopastura (penggabungan antara kehutanan dan peternakan). Pola ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola lahan hutan tanpa harus merusak fungsi ekologisnya, sehingga menghasilkan nilai ekonomi sambil tetap menjaga ekosistem.

“Kegiatan agroforestry dapat memperkaya hasil ekonomi kelompok tani, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Namun tetap harus mematuhi mekanisme izin dan jadwal tanam yang telah disepakati bersama,” lanjut Arya.

Model ini diharapkan dapat menginspirasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang tidak hanya bersandar pada hasil kayu, tetapi juga produk non-kayu, pertanian sela, hingga pemanfaatan jasa lingkungan.

Skema Bagi Hasil yang Adil dan Transparan

Dishut Kalsel bersama mitra kerja juga menyusun skema pembagian hasil secara adil, dengan terlebih dahulu mengurangi biaya operasional dan kewajiban kepada negara seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kerja sama yang dibangun dapat berjalan berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

“Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara proporsional, guna menjamin kelangsungan kerja sama jangka panjang dan menghindari konflik,” ujar Arya.

Proyek Percontohan Perhutanan Sosial Berbasis Kolaborasi

Pertemuan dan pembahasan pembangunan hutan tanaman akasia ini melibatkan para pemangku kepentingan utama, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari Balai Perhutanan Sosial Kalimantan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sengayam, serta unsur pemerintah provinsi dan mitra swasta.

Arya menegaskan bahwa program ini diharapkan menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan perhutanan sosial yang berbasis kolaborasi dan partisipatif.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi contoh pengelolaan hutan sosial yang kolaboratif. Sinergi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah mampu memperkuat upaya pelestarian hutan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Akasia: Tanaman Cepat Tumbuh Bernilai Ekonomi Tinggi

Tanaman akasia (khususnya jenis Acacia mangium) dipilih karena merupakan jenis yang cepat tumbuh, beradaptasi baik di lahan marginal, dan memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku industri pulp, kertas, hingga bioenergi. Dengan rotasi tanam yang relatif singkat (5–7 tahun), akasia memberikan peluang peningkatan pendapatan yang cepat bagi petani hutan.

Namun, Dishut Kalsel juga menegaskan pentingnya pengendalian dampak ekologis dari penanaman akasia, termasuk pengawasan terhadap penggunaan air, daya saing dengan vegetasi lokal, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Mendorong Transformasi Kehutanan Sosial di Kalimantan Selatan

Program ini sejalan dengan visi nasional pengembangan perhutanan sosial sebagai instrumen keadilan ekologis dan ekonomi, sebagaimana terus didorong oleh Kementerian LHK dalam satu dekade terakhir. Kalimantan Selatan sendiri memiliki ribuan hektare areal perhutanan sosial yang terus berkembang dan menjadi ujung tombak pemulihan fungsi hutan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dukungan yang solid dari pemerintah daerah, mitra swasta, dan komunitas lokal menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.

---

Sumber berita:
https://www.antaranews.com/berita/4973369/kalsel-bangun-hutan-akasia-seluas-400-hektare-di-kotabaru