Menteri LH Hanif Faisol bawa segudang pengalaman hadapi isu lingkungan
Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin di Jakarta, membawa segudang pengalaman di bidang lingkungan dan kehutanan. Sebelumnya, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 2023, dan kini ia menggantikan Siti Nurbaya setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah menjadi dua lembaga: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Karier Hanif di birokrasi, terutama di sektor kehutanan, sangat panjang. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Resor Pengelolaan Hutan (KRPH) serta Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Hanif menghadapi tantangan besar dalam isu lingkungan, termasuk upaya pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Asta Cita, yang menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan manusia dengan alam.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Kementerian LH/BPLH adalah ancaman Triple Planetary Crisis: perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Masalah polusi udara menjadi perhatian khusus, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana kualitas udara sering menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pencemaran perairan akibat aktivitas industri dan pengelolaan sampah juga menjadi isu utama yang perlu ditangani.
Dalam mengatasi masalah pencemaran industri, dokumen persetujuan lingkungan menjadi instrumen penting dalam proses perizinan untuk memastikan adanya pengawasan dampak lingkungan dari kegiatan industri. Kementerian LH/BPLH juga memiliki peran penting dalam penanganan perubahan iklim, terutama terkait pengelolaan limbah, yang menjadi salah satu sektor yang ditargetkan untuk menurunkan emisi sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target ambisius Zero Waste Zero Emission 2050, dengan tujuan mencapai nol limbah pada 2040 dan nol emisi pada 2050. Ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memenuhi target iklim, termasuk menghentikan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) baru pada 2030 dan mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular.
Melalui kepemimpinan Hanif Faisol Nurofiq, diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
sumber :
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
