‘Palm‑Nationalism’ atau ‘Sawitisasi’: Bagaimana pemerintah membangun politik identitas di balik kelapa sawit

Saat Kelapa Sawit Menjadi “Agama” Baru Nasionalisme Indonesia

Kelapa sawit bukan lagi sekadar komoditas perkebunan di Indonesia; ia telah bermutasi menjadi simbol identitas nasional. Melalui fenomena yang disebut “Palm-Nationalism” atau “Sawitisasi”, pemerintah dari periode SBY, Jokowi, hingga Prabowo Subianto konsisten membingkai sawit sebagai aset negara yang harus dibela mati-matian dari “serangan” luar negeri.

Namun, di balik retorika patriotik ini, terdapat pergeseran politik yang sistematis yang berisiko mengaburkan persoalan keadilan sosial dan tata kelola lingkungan.

Evolusi Sawit: Dari Komoditas Menuju Harga Diri Bangsa

Perjalanan sawit menjadi “alat politik” di Indonesia melalui tiga fase transformasi utama:

1. Fase Standar Mandiri (2011–2014):Menghadapi kritik deforestasi global, pemerintah meluncurkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Pesannya jelas: Indonesia berdaulat mengatur industrinya sendiri dan menolak standar keberlanjutan yang didikte asing. Presiden SBY menyerukan rakyat untuk “berani mengatakan pada dunia bahwa sawit kita ramah lingkungan.”
2. Fase Diplomasi Geopolitik (2014–2019):Di era Jokowi, sawit naik kelas menjadi prioritas utama politik luar negeri (prioritas 4+1). Ketika Uni Eropa membatasi biofuel berbasis sawit, pemerintah menggugat ke WTO. Sawit dicitrakan sebagai “penopang ekonomi” dan “penyumbang devisa” yang haknya sedang dikebiri oleh kekuatan global.
3. Fase Perlawanan Populis (2019–Sekarang):Menghadapi kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR), narasi bergeser menjadi sentimen “Kita vs Mereka”. Sawit diposisikan sebagai simbol perlawanan negara “Dunia Selatan” (Global South) melawan dominasi Barat. Kampanye “Sawit Baik” gencar dilakukan untuk mengonsolidasikan dukungan publik di dalam negeri.

Melembagakan Sawit dalam Sendi Kehidupan

Strategi “Sawitisasi” ini tidak hanya berhenti di retorika, tetapi merambah ke institusi-institusi non-politik untuk menciptakan ketergantungan dan loyalitas sistemik:

• Pendidikan: Pemberian beasiswa khusus kelapa sawit untuk memastikan regenerasi tenaga kerja yang loyal pada industri.
• Agama: Melibatkan organisasi keagamaan besar untuk mengelola kebun sawit di pesantren-pesantren.
• Keamanan: Pelibatan militer dalam menjaga perkebunan sawit dengan dalih melindungi “Objek Vital Nasional.”

Mengapa Palm-Nationalism Berbahaya?

Mengacu pada teori sejarawan Eric Hobsbawm mengenai “Penciptaan Tradisi”, sawitisasi menciptakan norma baru di mana membela industri sawit dianggap sebagai tugas patriotik. Dampak negatifnya meliputi:

1. Membungkam Kritik: Kritik terhadap dampak lingkungan, deforestasi, atau konflik agraria dengan masyarakat adat dengan mudah dicap sebagai “kampanye negatif” atau tindakan “anti-nasional.”
2. Perisai Pelanggaran HAM: Label nasionalisme digunakan sebagai tameng untuk menutupi buruknya tata kelola dan pelanggaran hak-hak pekerja atau warga lokal di sekitar perkebunan.
3. Legitimasi Tanpa Batas: Negara dapat mengabaikan tanggung jawab perbaikan lingkungan dengan dalih melindungi kepentingan nasional dari diskriminasi perdagangan internasional.

Ketika kelapa sawit dibungkus dengan bendera Merah Putih, batasan antara kepentingan ekonomi korporasi besar dan kepentingan rakyat jelata menjadi kabur. Bahaya terbesar dari Palm-Nationalism bukanlah tekanan dari Uni Eropa, melainkan hilangnya daya kritis domestik untuk menuntut tata kelola industri yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia.

sumber:
https://theconversation.com/palm-nationalism-atau-sawitisasi-bagaimana-pemerintah-membangun-politik-identitas-di-balik-kelapa-sawit-280218