Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca untuk pencapaian NDC: Melalui Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon

Indonesia serius dalam pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mencapai target yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Regulasi terkait NEK telah disahkan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mengeluarkan peraturan Carbon Pricing yang meliputi Artikel (5) dan Artikel (6) Persetujuan Paris. Implementasi NEK ini melibatkan berbagai sektor dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Mekanisme NEK mencakup perdagangan emisi, offset emisi, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon. Perdagangan karbon dapat dilakukan di dalam dan luar negeri melalui bursa karbon atau perdagangan langsung. Sistem Registri Nasional (SRN) berperan penting sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC, serta untuk menghindari penghitungan ganda. Sertifikasi Pengurangan Emisi (SPE) GRK menjadi bukti kinerja pengurangan emisi GRK dan alat perdagangan karbon.

Namun, implementasi NEK juga menghadapi tantangan, seperti mengembangkan perjanjian pembelian hasil mitigasi yang adil, memastikan integritas lingkungan dan perlindungan sosial, serta menghindari penghitungan ganda. Selain itu, penguatan skema crediting, validator dan verifikator nasional, serta membangun kapasitas pemangku kepentingan nasional juga menjadi perhatian. Optimalisasi partisipasi dan kerja sama antar-pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai target NDC.

Source:

https://www.linkedin.com/posts/zonaebt_ndc-activity-7298182103068725249-XyiL/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4