Seruan untuk Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16
Dalam Konferensi Para Pihak ke-16 terkait Keanekaragaman Hayati (COP16) yang berlangsung di Cali, Kolombia, berbagai organisasi masyarakat sipil dari Indonesia telah menyerukan dukungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Seruan ini terutama menyoroti pentingnya peran masyarakat adat dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan menghadapi perubahan iklim. Mereka juga mendesak delegasi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung agenda-agenda tersebut dalam forum internasional ini.
Keanekaragaman Hayati dan Hak Masyarakat Adat
Konferensi COP16 merupakan forum global yang penting dalam membahas perlindungan keanekaragaman hayati. Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) yang disepakati dua tahun lalu, menekankan bahwa masyarakat adat memegang peranan penting dalam melindungi ekosistem di seluruh dunia. Namun, di tengah-tengah kesepakatan ini, mekanisme implementasi yang konkret masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pengakuan dan pendanaan bagi komunitas yang menjaga keberlangsungan alam secara turun-temurun.
Masyarakat adat di Indonesia, yang telah lama dikenal sebagai penjaga ekosistem hutan, laut, dan tanah, menjadi bagian krusial dalam upaya global menahan laju hilangnya keanekaragaman hayati. Pengetahuan tradisional mereka terbukti sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, pengakuan penuh atas hak mereka dan pemberian dukungan yang memadai sangat diperlukan.
Kebutuhan Akan Pendanaan Langsung
Salah satu isu utama yang disorot dalam COP16 adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk melanjutkan pekerjaan konservasi mereka. Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menyerukan perlunya pembentukan mekanisme pendanaan langsung yang dapat diakses oleh masyarakat adat, nelayan skala kecil, petani, dan komunitas lokal. Mekanisme ini dinilai lebih adil karena langsung mendukung mereka yang berada di garda terdepan dalam melindungi lingkungan, tanpa harus bergantung pada solusi berbasis pasar seperti kredit atau offset keanekaragaman hayati.
Juru bicara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Eustobio Rero Renggi, menyampaikan bahwa masyarakat adat memerlukan sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel. “Yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat Adat untuk melanjutkan pekerjaan konservasi penting kami,” ujar Eustobio. Ia menekankan bahwa selama ini masyarakat adat sering kali tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, meskipun kontribusi mereka terhadap pelestarian keanekaragaman hayati tidak diragukan lagi.
Sikap Delegasi Indonesia dalam COP16
Sayangnya, sikap delegasi pemerintah Indonesia dalam COP16 justru tidak mendukung usulan pendanaan langsung bagi masyarakat adat. Sebaliknya, mereka menyatakan dukungan terhadap pandangan pemerintah India yang menilai pendanaan langsung tidak diperlukan. Pernyataan ini tentu mengecewakan banyak pihak, terutama komunitas masyarakat adat di Indonesia yang merasa diabaikan oleh pemerintahnya sendiri.
Eustobio secara tegas menyesalkan sikap delegasi pemerintah Indonesia dan mendesak mereka untuk menarik pernyataan tersebut. “Kami atas nama masyarakat adat menyesalkan sikap dan pernyataan delegasi pemerintah Indonesia yang telah mengabaikan hak-hak konstitusional kami sebagai penyandang hak utama yang telah menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati secara turun-temurun, jauh sebelum adanya negara,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah Indonesia menyepakati usulan dari mayoritas negara yang mendukung adanya pendanaan langsung bagi masyarakat adat.
Pentingnya Pengakuan Pengetahuan Lokal
Dalam pertemuan COP16, salah satu agenda penting adalah pembentukan badan permanen atau subsidiary body yang mengikat terkait pengetahuan lokal, inovasi, dan praktik-praktik tradisional dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat diakui memiliki nilai yang sangat tinggi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menahan laju hilangnya keanekaragaman hayati. Melalui pengakuan yang formal, kontribusi ini diharapkan dapat lebih diapresiasi dan didukung secara global.
Namun, tanpa adanya dukungan nyata, terutama dalam hal pendanaan dan kebijakan yang memihak kepada masyarakat adat, upaya pelestarian keanekaragaman hayati akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, seruan untuk meningkatkan penghormatan dan dukungan terhadap masyarakat adat terus mengemuka dalam berbagai forum internasional seperti COP16 ini.
Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan
KTT Keanekaragaman Hayati COP16 menjadi momentum penting bagi dunia untuk memperkuat komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati. Dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada masyarakat adat, dunia tidak hanya menghormati hak-hak mereka, tetapi juga memperkuat upaya global dalam menjaga kelestarian alam. Penghormatan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan kunci penting dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kontribusi masyarakat adat diakui dan didukung. Dengan mengambil sikap yang lebih progresif dalam mendukung agenda keanekaragaman hayati global, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dunia dan mempromosikan keadilan lingkungan yang lebih inklusif.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendengarkan aspirasi masyarakat adat dan komunitas lokal, serta mengambil langkah konkret dalam mewujudkan perlindungan yang lebih kuat terhadap keanekaragaman hayati, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
