Warga Adat Papua Selatan Gugat Menteri Kehutanan atas Perubahan Status Hutan Adat untuk Proyek PSN

Sejumlah warga adat dari Papua Selatan secara resmi mengajukan gugatan terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni atas diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 591 yang mengubah status kawasan hutan seluas sekitar 486 ribu hektare.

Dalam gugatan tersebut, para penggugat mempersoalkan perubahan status kawasan yang disebut menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Bioenergi. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi keberadaan hutan adat beserta ruang hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut.

Melalui jalur hukum, warga adat meminta agar pengadilan meninjau kembali legalitas keputusan tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk pengakuan atas wilayah adat serta pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berdampak terhadap kawasan hutan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kementerian Kehutanan mengenai pokok gugatan tersebut. Perkembangan proses hukum selanjutnya akan menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat perkara ini berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat, pengelolaan kawasan hutan, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan.

https://www.instagram.com/p/DY1jAsED3qC/