Anak-anak dan kota yang tak memihak

Bagi para orang tua, melatih kemandirian anak untuk berangkat ke sekolah secara mandiri adalah sebuah harapan. Namun, realitas infrastruktur perkotaan Indonesia yang belum inklusif memicu kekhawatiran besar. Rasa aman dalam bermobilitas bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan krusial dalam proses tumbuh kembang anak.

Di negara maju, mobilitas mandiri anak adalah hal yang lumrah:

• Jepang: Sistem transportasi didesain sangat aman, tepat waktu, dan ramah anak. Sejak usia dini, anak-anak terbiasa menavigasi kota menggunakan kereta dan bus.

• Belanda: Sebanyak 75% anak pergi ke sekolah dengan bersepeda atau berjalan kaki, didukung oleh jaringan jalur sepeda yang luas dan terhubung langsung dari permukiman ke sekolah.

Kontras dengan kondisi tersebut, kota-kota besar di Indonesia justru mengalami kemunduran dalam hal mobilitas berkelanjutan bagi pelajar.

Paradoks Data: Transportasi Publik Ditinggalkan, Angka Kecelakaan Melonjak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Korlantas Polri, terjadi pergeseran tren mobilitas pelajar yang mengkhawatirkan:

• Penurunan Pengguna Angkutan Publik: Pada tahun 2012, sebanyak 16,16% siswa menggunakan transportasi publik. Angka ini merosot tajam menjadi hanya 7,77% pada tahun 2024.

• Lonjakan Kendaraan Pribadi: Penggunaan kendaraan pribadi (termasuk sepeda motor) oleh pelajar melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 29,39% (2012) menjadi 63% (2024).

• Krisis Keselamatan Jalan Raya: Pelajar SMA menjadi penyumbang kasus kecelakaan terbesar. Pada tahun 2022 tercatat 96 ribu kasus, dan angka ini meningkat 17,7% menjadi 113 ribu kecelakaan pada tahun 2023.

5 Penyebab Utama Rendahnya Penggunaan Transportasi Publik oleh Anak

Rendahnya minat dan akses pelajar terhadap transportasi publik, khususnya di kawasan Jabodetabek, dipicu oleh lima faktor fundamental:

1. Minimnya Cakupan Rute ke Sekolah & Hunian Data BPS 2023 menunjukkan hanya 12% sekolah di Indonesia yang terlayani oleh transportasi publik berbasis rute tetap. Wilayah padat penduduk di daerah penyangga (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) belum terlayani optimal, dan layanan antar-wilayah seperti Transjabodetabek belum terintegrasi dengan kawasan sekolah.

2. Keterbatasan Jam Operasional Pagi Hari Pelajar umumnya harus tiba di sekolah pukul 06.30, namun data Kementerian Perhubungan (2021) menunjukkan hanya 65% angkutan umum yang sudah beroperasi sebelum pukul 06.00. Angkot sering kali baru mulai menarik penumpang setelah pukul 06.00.

3. Fasilitas dan Perlakuan yang Tidak Ramah Anak Pelajar kerap diabaikan oleh pengemudi angkutan umum formal maupun semi-formal karena dianggap “tidak menguntungkan” secara finansial. Hal ini terjadi akibat kebijakan keringanan tarif pelajar yang belum disubsidi penuh oleh pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) kepada operator.

4. Infrastruktur Sekitar Sekolah yang Membahayakan Data Kementerian PUPR mencatat hanya 18% jalan di sekitar sekolah yang memiliki fasilitas trotoar atau halte yang memadai. Kondisi ini membuat aktivitas berjalan kaki atau menunggu bus menjadi sangat berisiko.

5. Rendahnya Kepercayaan Orang Tua (Trust Issues) Buruknya infrastruktur pejalan kaki dan persepsi negatif terhadap keamanan akses menuju halte/stasiun memaksa orang tua memilih untuk mengantar anak mereka sendiri demi menjamin keselamatan dan ketepatan waktu.

Inisiatif yang Sudah Berjalan di Jabodetabek

Meskipun tantangannya besar, beberapa pemerintah daerah dan operator mulai melakukan langkah intervensi:

• Penyediaan Bus Sekolah Gratis: DKI Jakarta memimpin dengan mengoperasikan 31 rute reguler dan 15 rute zonasi (termasuk bus sekolah khusus disabilitas berfasilitas AC, CCTV, dan Wi-Fi). Langkah serupa juga mulai diadopsi oleh Kota Bogor, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bekasi.

• Edukasi Usia Dini oleh Operator: Program Goes to School (MRT Jakarta), Edu-wisata (LRT Jakarta), dan Field Trip (Transjakarta) aktif mengenalkan sistem transportasi publik kepada pelajar.

4 Rekomendasi Strategis Menuju Transportasi Ramah Anak

Untuk membangun sistem mobilitas aglomerasi (khususnya Jabodetabek) yang aman dan inklusif bagi kelompok rentan, diperlukan tata kelola ulang yang berfokus pada empat poin:

• Ekspansi Rute dan Waktu: Memperluas jangkauan layanan hingga masuk ke kawasan perumahan dan sekolah, serta memajukan jam operasional subuh.

• Redesain Fisik Ramah Anak: Menyesuaikan fasilitas armada dan halte, seperti menurunkan ketinggian pegangan tangan (hand grip) serta menyediakan informasi visual dengan ukuran dan bahasa yang mudah dipahami anak.

• Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang Masif: Membangun infrastruktur protektif yang aman bagi pesepeda anak dan pejalan kaki di sekitar area institusi pendidikan.

• Reformasi Tarif Aglomerasi: Mengintegrasikan tarif antarmoda di seluruh Jabodetabek dan menerapkan tarif konsesi khusus anak/pelajar yang disokong penuh oleh subsidi pemerintah (skema PSO).

Masa depan mobilitas perkotaan bukan sekadar tentang kecanggihan teknologi, melainkan tentang inklusivitas. Dengan menciptakan ekosistem transportasi publik yang ramah anak, kota tidak hanya mengurai kemacetan dan polusi, tetapi juga sedang menanamkan budaya ramah lingkungan untuk generasi masa depan.

sumber:
https://itdp-indonesia.org/2025/08/anak-anak-dan-kota-yang-tak-memihak/