Lima cerita dari tapak menjelang COP29

Kesenjangan Komitmen Iklim: Lima Krisis di Lapangan Menjelang COP 29

Konferensi Para Pihak (COP) 29, yang akan diadakan di Belém, Brasil, pada awal November 2025, menjadi sorotan utama bagi Indonesia setelah negara ini memperbarui komitmen iklimnya melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) atau NDC kedua pada 29 Oktober lalu.

Namun, organisasi masyarakat sipil (OMS) menyuarakan kekhawatiran besar: dokumen SNDC dan peta jalan transisi energi Indonesia dinilai belum menyentuh akar permasalahan kerentanan krisis iklim di tingkat tapak dan masih bertumpu pada energi fosil.

Kritik utama menyebutkan bahwa:

• Peta jalan transisi energi hanya mengubah target penghapusan fosil menjadi penurunan penggunaan batubara, sementara energi pengganti (bioenergi, hidrogen hijau, panas bumi) masih memicu konflik di lapangan.
• Pendekatan transisi energi yang adil (just energy transition) terlalu terbatas pada isu pekerja, mengabaikan kerugian ekonomi regional dan ketahanan komunitas terdampak.
• SNDC berisiko menjadi proyek adaptasi “dari atas ke bawah” yang gagal memperkuat daya tahan masyarakat.

Di tengah diskusi elit menuju COP 29, lima peristiwa di tingkat tapak berikut menjadi cerminan nyata tantangan keadilan ekologis di Indonesia:

1. Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: Kasus Adat Negeri Haya

Tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela lingkungan kembali terjadi, menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM lingkungan.

• Insiden: Dua pemuda adat Negeri Haya, Maluku Tengah—Husein Mahulau (8 tahun) dan Ardi Tuahan (3 tahun 6 bulan)—divonis berat oleh PN Ambon.
• Tuduhan: Keduanya diduga terlibat dalam pembakaran fasilitas PT Waragonda Minerals Pratama, perusahaan tambang pasir garnet di wilayah adat mereka.
• Reaksi: Tim kuasa hukum dan masyarakat adat memprotes vonis tersebut, menilai putusan sarat opini dan mengabaikan fakta persidangan, menjadikannya bentuk kriminalisasi pejuang lingkungan.

2. Tambang Batubara: Ancaman Permanen di Kutai Kartanegara

Meskipun isu transisi energi gencar dibahas, ketergantungan pada energi fosil masih menyisakan penderitaan bagi warga.

• Dampak Nyata: Warga Kelurahan Argosari, Samboja Barat, Kutai Kartanegara, terus merasakan dampak tambang batubara PT Singlurus Pratama (SGP).
• Kerusakan: Aktivitas tambang menyebabkan lahan pertanian warga tidak bisa ditanami dan memaksa mereka meninggalkan rumah karena risiko longsor.
• Kegagalan Penindakan: Meskipun warga telah melaporkan SGP sejak 2016 atas perampasan lahan dan penambangan tanpa persetujuan, pemerintah dinilai tidak menindaklanjuti secara serius.

3. Revitalisasi Tambak: Bencana Ekologis Pesisir Jawa Tengah

Program pemerintah yang berorientasi ekonomi dituduh mengabaikan kerentanan ekologis di wilayah pesisir.

• Rencana Kontroversial: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi 78.000 hektar tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.
• Risiko Ekologis: Program ini dinilai akan menjadi “kiamat ekologis” karena pesisir Pantura Jateng (Semarang, Demak, Pekalongan) sudah mengalami abrasi parah dan penurunan tanah 8–10 cm per tahun. Revitalisasi tambak akan meningkatkan resistensi pantai, padahal wilayah tersebut sudah langganan banjir rob.
• Kritik OMS: Masyarakat sipil menilai program ini didominasi kepentingan perusahaan besar dan ekspor, bukan untuk memperkuat nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

4. Kakao Enggano: Dilema Ketahanan Pangan dan Kurangnya Dukungan

Permasalahan pada sektor pertanian menunjukkan kurangnya dukungan terpadu dari pemerintah terhadap komunitas produsen pangan, yang rentan terhadap dampak iklim.

• Krisis Komoditas: Tanaman kakao, yang pernah menjadi andalan petani Enggano pada 2010, meredup akibat serangan jamur Phytophthora palmivora selama 12 tahun terakhir.
• Kurangnya Pelatihan: Petani terpaksa mengandalkan media sosial karena belum ada pelatihan terpadu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
• Dampak: Sebagian petani kini beralih menanam jengkol dan pisang. Warga membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah, seperti pelatihan, bibit unggul, dan pengelolaan hama berkelanjutan.

5. Pelestarian Orangutan: Rumah Baru di Tengah Ancaman Habitat

Kasus Sally, orangutan Kalimantan, menjadi pengingat pentingnya pelestarian habitat sebagai respons adaptasi iklim berbasis alam.

• Relokasi Satwa: Orangutan Kalimantan bernama Sally dipindahkan dari pusat rehabilitasi ke Hutan Kehje Sewen (seluas 86.593 hektar) untuk beradaptasi dengan lingkungan liar.
• Tujuan: Relokasi yang dilakukan oleh PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) dan BOSF ini bertujuan mencegah konflik manusia-satwa liar yang tak terhindarkan akibat penyusutan habitat.
• Pesan Kunci: Tim penanggulangan menegaskan bahwa konservasi habitat lestari adalah kunci utama agar orangutan tidak perlu lagi memasuki kebun atau permukiman manusia, menekankan pentingnya menjaga ruang hidup alam.

Lima cerita ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola dan memastikan distribusi manfaat yang adil, ambisi iklim Indonesia berisiko gagal di tingkat komunitas yang paling membutuhkan ketahanan.

sumber:

https://mongabay.co.id/podcast/2025/11/lima-cerita-dari-tapak-menjelang-cop29/