Berita

Rencana Adaptasi Nasional Harus Sampai ke Tingkat Tapak, Begini Strategi KLH

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa Rencana Adaptasi Nasional (NAP) untuk perubahan iklim tidak boleh berhenti di tingkat kebijakan nasional, melainkan harus turun langsung ke tingkat tapak—bahkan hingga ke tingkat desa dan komunitas. Hal ini penting mengingat dampak perubahan iklim sudah nyata dirasakan di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda.

NAP: Dari Nasional Hingga ke Daerah Spesifik

Dalam peluncuran penyusunan NAP di Jakarta, Yulia Suryanti, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH, menekankan bahwa perencanaan adaptasi harus menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota, bahkan lebih spesifik lagi sesuai kebutuhan lokal.

*”Berdasarkan Perpres 98/2021 dan PermenLHK 12/2024 tentang NDC, mandat adaptasi harus sampai ke tingkat sub-nasional, termasuk pemerintahan kabupaten/kota. Namun, kami mendorong agar implementasinya lebih detail lagi, karena dampak perubahan iklim di pesisir berbeda dengan di pegunungan,”* jelas Yulia.

Indonesia berencana menyerahkan dokumen NAP kepada UNFCCC (Badan Perubahan Iklim PBB) pada November 2025, tepat sebelum COP30 di Brazil. Dokumen ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris.

Langkah-Langkah Penyusunan NAP

Proses penyusunan NAP meliputi:

  1. Identifikasi dampak perubahan iklim di berbagai sektor dan wilayah.
  2. Pemetaan opsi adaptasi berdasarkan kapasitas lokal.
  3. Penyusunan strategi implementasi lintas sektor hingga tingkat tapak.
  4. Mekanisme pemantauan & evaluasi untuk memastikan efektivitas aksi.

Mengapa Harus Sampai ke Tingkat Tapak?

Yulia menegaskan bahwa adaptasi tidak akan efektif jika hanya berupa dokumen nasional. Contohnya:

  • Daerah pesisir butuh strategi menghadapi kenaikan muka air laut.
  • Pertanian di dataran tinggi memerlukan antisipasi perubahan pola hujan.
  • Perkotaan perlu penanganan heatwave (gelombang panas) dan banjir.

Dengan pendekatan berbasis wilayah, diharapkan masyarakat paling rentan bisa lebih siap menghadapi krisis iklim.

Konsultasi Publik untuk Memastikan Keterlibatan Semua Pihak

KLH akan menggelar serangkaian diskusi dengan kementerian/lembaga terkait, dilanjutkan dengan konsultasi publik. Tujuannya agar kebijakan adaptasi benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa strategi adaptasi ini sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bukan hanya sekadar rencana di atas kertas,” tegas Yulia.

Dukungan Internasional & Target COP30

Indonesia tidak sendirian dalam upaya adaptasi ini. Sejumlah negara seperti Bangladesh juga sedang menyusun NAP dengan dukungan internasional. Dengan menyerahkan dokumen ini sebelum COP30, Indonesia ingin menunjukkan kepemimpinan dalam aksi iklim global.

Sumber: KLH: Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Harus Sampai Tingkat Tapak

Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO