Pemerintah Indonesia Memperluas Kemitraan Perdagangan Karbon melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA)

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tengah aktif memperluas kemitraan PERDAGANGAN KARBON melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan beberapa negara. Menurut Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, Indonesia sedang membangun kesepakatan serupa dengan mitra internasional, mencontoh MRA yang sudah berjalan dengan Jepang. Diskusi MRA yang paling maju saat ini adalah dengan Norwegia, bahkan diharapkan bisa final dalam satu atau dua minggu ke depan. Selain itu, peluang MRA juga dijajaki dengan Korea Selatan dan Denmark, sebagai bagian dari strategi memperluas kerja sama internasional dalam perdagangan karbon.

Menteri Hanif menekankan bahwa perdagangan karbon adalah komponen KUNCI dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia untuk mendukung upaya nasional mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai target NDC di bawah Perjanjian Paris. Kredit karbon Indonesia memiliki keunggulan karena didukung ekosistem alam yang luas seperti hutan tropis, lahan gambut, dan mangrove, bukan hanya dari sektor energi. Selain MRA, Indonesia juga memperkuat kemitraan dengan organisasi standar karbon internasional terkemuka. Setelah meneken kesepakatan dengan Gold Standard, pemerintah juga mempertimbangkan kolaborasi serupa dengan Verra dan Plan Vivo. MRA dengan Jepang, yang menjadi model, beroperasi di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris.

Langkah Indonesia memperluas MRA perdagangan karbon ini menunjukkan keseriusan dalam kontribusi mitigasi iklim global. Menurut Anda, seberapa besar dampak potensial kerjasama internasional ini terhadap pencapaian target iklim Indonesia? 

Sumber:

https://www.linkedin.com/posts/zonaebt_zonaebt-zenews-beritahariini-activity-7331191685529423873-9BGq/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4