GAPKI Kalsel Perluas Pencegahan Karhutla hingga Luar Konsesi, Masyarakat Ikut Dilibatkan
BANJARBARU – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan memperkuat perannya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran kini tidak hanya difokuskan di dalam kawasan konsesi perkebunan, tetapi diperluas hingga wilayah masyarakat di sekitarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya dunia usaha untuk membantu melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman karhutla, terutama selama musim kemarau ketika risiko kebakaran meningkat.
Sejumlah strategi disiapkan, mulai dari penguatan sarana dan prasarana pemadaman, patroli kawasan rawan, penerapan sistem peringatan dini, pembentukan brigade penanggulangan kebakaran, hingga pelibatan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi langkah GAPKI Kalsel tersebut. Menurutnya, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pemerintah.
“Ya, sangat bagus apa yang disampaikan kawan-kawan GAPKI. Tadi sudah ngobrol panjang lebar, sudah ada langkah yang dilakukan. Bukan hanya baru mau, bahkan kepada anggota, mereka meminta anggotanya tidak mengurusi wilayah konsesinya tetapi juga keluar untuk membantu masyarakat,” kata Jumhur dalam kegiatan percepatan pengendalian karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa.
Perusahaan Diminta Aktif di Luar Konsesi
Keterlibatan perusahaan di luar wilayah konsesi dinilai penting karena kebakaran dapat terjadi dan menyebar melintasi batas administratif maupun kawasan pengelolaan. Karena itu, kesiapsiagaan perusahaan diharapkan dapat membantu mempercepat respons ketika titik api muncul di sekitar perkebunan.
Jumhur menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman karhutla. Perusahaan perkebunan perlu mengambil bagian dalam tanggung jawab bersama dengan menyiapkan personel terlatih, peralatan pemadaman, serta sistem pencegahan dan deteksi dini.
Dengan sumber daya tersebut, perusahaan diharapkan tidak sekadar menjaga areal perkebunannya, tetapi juga mampu memberikan dukungan kepada masyarakat ketika kebakaran terjadi di wilayah sekitar.
Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat menjadi salah satu kunci agar kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi kebakaran berskala besar.
GAPKI Siapkan Pedoman Pencegahan Karhutla
Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, GAPKI telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi perusahaan anggota dalam menghadapi risiko kebakaran selama musim kemarau.
Pedoman mencakup berbagai tahapan penanganan, mulai dari persiapan dan pencegahan sebelum kebakaran terjadi, pengendalian dan pemadaman ketika ditemukan titik api, hingga langkah penanganan pasca-karhutla.
Perusahaan juga didorong menyediakan sarana penanggulangan kebakaran sesuai ketentuan. Infrastruktur tersebut antara lain embung sebagai sumber air, menara pemantau api, CCTV, peralatan pemadaman, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Ketersediaan sarana tersebut penting untuk mempercepat deteksi sekaligus penanganan awal kebakaran, terutama di kawasan perkebunan dan wilayah sekitarnya yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Brigade Karhutla dan Masyarakat Jadi Garda Terdepan
Selain memperkuat infrastruktur, perusahaan perkebunan didorong membentuk brigade khusus pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tim tersebut bertugas melakukan patroli, memantau kawasan rawan, melakukan respons awal ketika ditemukan titik api, serta mendukung proses pemadaman.
Masyarakat sekitar perkebunan juga dilibatkan dalam sistem pencegahan. Keterlibatan warga dinilai strategis karena masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan kawasan dan dapat berperan dalam memberikan informasi awal ketika muncul indikasi kebakaran.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan membuat penanganan karhutla tidak lagi hanya bersifat reaktif setelah kebakaran meluas. Pencegahan, deteksi dini, kesiapan peralatan, serta respons cepat menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
