Tak boleh ada pengecualian, seluruh izin tambang di Raja Ampat dan pulau‑pulau kecil harus dicabut

Mengapa Pengecualian Tambang Nikel di Raja Ampat Melanggar Hukum dan Mengancam Pulau Kecil?

Kepulauan Raja Ampat, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, kini berada di bawah bayang-bayang kehancuran ekologis akibat industri pertambangan nikel. Meskipun gerakan sosial #SaveRajaAmpat berhasil mendorong pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP), pelestarian wilayah ini dinilai belum tuntas.

Pemerintah masih mengecualikan satu korporasi besar, yaitu PT Gag Nikel, untuk tetap beroperasi di Pulau Gag. Kasus ini menjadi preseden buruk yang menunjukkan tebang pilih hukum serta lemahnya komitmen negara dalam melindungi ekosistem yang rentan.

Kronologi Kebijakan: Pencabutan Berdasarkan Tekanan Publik

Merespons protes masif dari publik, pemerintah resmi mencabut empat dari lima izin tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat:

1. PT Kawei Sejahtera Mining
2. PT Mulia Raymond Perkasa
3. PT Anugerah Surya Pratama
4. PT Nurham

Alasan Pengecualian PT Gag Nikel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berargumen bahwa PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi karena telah memenuhi syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, dari perspektif struktur korporasi, PT Gag Nikel memiliki relasi kuat dengan negara karena saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Antam Tbk (bagian dari holding BUMN pertambangan, MIND ID). Kondisi ini memicu indikasi adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

Landasan Hukum: Mengapa Seluruh Tambang di Pulau Kecil Ilegal?

Secara yuridis, tidak boleh ada pengecualian bagi korporasi mana pun untuk menambang di pulau kecil. Larangan ini didasarkan pada instrumen hukum tertinggi berikut:

1. UU No. 27 Tahun 2007 (UU PW3PK)

Berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, definisi ‘pulau kecil’ adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 $\text{km}^2$. Pasal 35 huruf K secara eksplisit melarang total aktivitas pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau kecil yang secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya dapat memicu pencemaran dan merugikan masyarakat sekitar.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2023

Putusan MK ini menegaskan bahwa dampak kerusakan tambang di pulau kecil bersifat tidak dapat dipulihkan (irreversible). MK menyatakan larangan tambang di wilayah tersebut bersifat mutlak tanpa syarat demi menjaga keadilan antargenerasi.

3. Asas Hukum Lex Specialis & Salus Populi

• Lex specialis derogat legi generali: UU PW3PK bersifat khusus (lex specialis) dalam mengatur ekosistem pesisir, sehingga harus mengesampingkan UU Minerba yang bersifat umum (lex generalis).
• Salus populi suprema lex esto: Keselamatan rakyat dan ketahanan ekologis adalah hukum tertinggi yang harus didahulukan oleh negara di atas kepentingan ekonomi.

Realita Sosial dan Diskriminasi Struktural di Papua

Pemerintah daerah mengklaim warga Pulau Gag menolak penutupan tambang demi kesejahteraan ekonomi lokal. Namun, terdapat ketimpangan relasi kuasa yang mendasar dalam klaim ini:

• Persetujuan Tanpa Edukasi: Kesepakatan antara warga adat dan perusahaan ditandatangani tanpa pendampingan informasi yang utuh dari pemerintah daerah terkait risiko kerusakan jangka panjang. Kerusakan ekologis pulau kecil umumnya baru terlihat secara masif setelah operasi berjalan bertahun-tahun.
• Pendekatan Jakarta-Sentris: Eksploitasi sumber daya di Papua kerap melanggengkan diskriminasi struktural, di mana keputusan strategis diambil oleh oligarki pusat tanpa pelibatan masyarakat lokal secara bermakna (meaningful participation).

Ancaman Ekologis: Krisis Iklim dan Ruang Hidup

Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), saat ini terdapat 248 IUP yang tersebar di 43 pulau kecil di Indonesia. Pembiaran terhadap PT Gag Nikel akan menjadi celah hukum bagi ratusan tambang lainnya.

Prediksi Krusial 2050: Pulau kecil tidak memiliki kawasan penyangga (buffer zone). Lembaga riset asal Inggris, Verisk Maplecroft, memproyeksikan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam pada tahun 2050 akibat kenaikan permukaan air laut yang dipicu krisis iklim. Aktivitas tambang yang merusak struktur tanah akan mempercepat laju tenggelamnya pulau-pulau ini.

Paradoks Transisi Energi

Nikel memang merupakan komoditas strategis untuk bahan baku baterai kendaraan listrik dalam agenda transisi energi global. Namun, logika “menghijaukan” bumi dengan cara menghancurkan ekosistem pulau kecil yang rapuh adalah sebuah kontradiksi.

Transisi energi yang adil (just transition) tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan benteng pertahanan ekologis pangan serta air. Pemerintah harus inkonsisten dan segera mencabut seluruh izin tambang di pulau-pulau kecil tanpa pengecualian.

sumber:
https://theconversation.com/tak-boleh-ada-pengecualian-seluruh-izin-tambang-di-raja-ampat-dan-pulau-pulau-kecil-harus-dicabut-258729